Infonusa.co, Balikpapan – Suasana hangat dan penuh semangat mewarnai ruang rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan pada Jumat, 16 Mei 2025. Rombongan Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat.
Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi IV, Andi Faisal atau akrab disapa Ical, dan disambut oleh Sekretaris DP3AKB Balikpapan, Eni, bersama Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Esti Santi Pratiwi.
Ical menegaskan, kunjungan ini bukan hanya ajang silaturahmi, melainkan juga kesempatan pembelajaran bersama.
“Kami datang untuk belajar dan berbagi. DP3AKB Balikpapan telah mengembangkan berbagai layanan yang kami nilai bisa dijadikan model untuk kebijakan di Kukar,” ujarnya.
Salah satu layanan yang mendapat perhatian adalah posko bantuan hukum khusus perempuan korban kekerasan, Pusat Layanan Terpadu (PLT), serta Rumah Aman (shelter) untuk korban KDRT dan perdagangan orang (trafficking).
“Keberadaan shelter sangat krusial sebagai tempat pemulihan psikologis dan fisik bagi korban. Inovasi ini memberikan inspirasi besar bagi kami,” tambah Ical.
Selain Ical, sejumlah anggota Komisi IV lainnya, yakni Budiman, Muhammad Idham, Ahmad Yani, Mitfaul Janah, Fadlon Nisa, Sri Muryani, Sopan Sopian, Syarifuddin, dan Hamdiah, turut aktif mengajukan pertanyaan terkait teknis operasional layanan, pendanaan, hingga strategi pencegahan kekerasan berbasis gender.
DP3AKB Balikpapan memaparkan pendekatan integratif yang mereka terapkan, termasuk kerja sama erat dengan aparat penegak hukum, psikolog, dan relawan masyarakat sipil. Penanganan kasus prostitusi dan kejahatan seksual berbasis teknologi informasi juga menjadi topik penting dalam pembahasan.
Ical menutup pertemuan dengan menekankan bahwa kunjungan ini memiliki nilai strategis.
“Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tapi sebuah proses untuk memperkaya perspektif demi merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan berpihak pada korban,” tandasnya.
Komisi IV DPRD Kukar berkomitmen memperkuat peran pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kesejahteraan keluarga di Kutai Kartanegara. Sinergi antar daerah diharapkan menjadi kekuatan bersama membangun sistem sosial yang lebih peduli dan tangguh. (Adv)
