Infonusa.co, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menaruh perhatian serius terhadap kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya proyek jalan yang tersebar di berbagai wilayah. Seiring meningkatnya aduan masyarakat terkait mutu pekerjaan, Komisi III menilai perlu adanya audit teknis komprehensif agar standar pembangunan benar-benar dijalankan secara konsisten.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan di tahap akhir proyek. Menurutnya, kualitas infrastruktur sangat ditentukan oleh kepatuhan kontraktor sejak perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Masalah utama bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana proyek itu dijalankan sesuai spesifikasi. Kalau dari awal sudah menyimpang, hasilnya pasti bermasalah,” ujarnya.
Reza menjelaskan, audit yang didorong DPRD tidak terbatas pada pemeriksaan fisik jalan, melainkan mencakup seluruh rantai pekerjaan. Mulai dari proses pengadaan, kualitas material, sistem pengawasan, hingga konsistensi pelaksanaan kontrak oleh penyedia jasa.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan daerah, seperti penggunaan material di bawah standar atau lemahnya kontrol di lapangan.
“Setiap rupiah yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, pelaksana proyek harus bekerja profesional dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Komisi III juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meningkatkan intensitas pengawasan. Reza menilai peran pengawas lapangan sangat krusial dalam memastikan mutu pekerjaan, bukan sekadar formalitas administrasi.
“Pengawasan harus dilakukan sejak awal pengerjaan, bukan hanya saat proyek hampir selesai. Kehadiran pengawas di lapangan menentukan kualitas hasil,” katanya.
Selain pengawasan internal pemerintah, DPRD Kaltim juga membuka ruang partisipasi publik. Aduan masyarakat dianggap sebagai bagian penting dalam sistem kontrol pembangunan, sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
“Kritik masyarakat justru membantu kami melihat kondisi riil di lapangan. Itu bentuk kepedulian, bukan hambatan pembangunan,” jelas Reza.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dijauhkan dari kepentingan non-teknis, seperti intervensi atau praktik titipan. Menurutnya, profesionalisme dan transparansi menjadi fondasi utama agar proyek yang dibiayai APBD benar-benar berkualitas.
“Kalau prosesnya bersih dan sesuai aturan, hasilnya akan kokoh dan bertahan lama,” ujarnya.
Ke depan, Komisi III DPRD Kaltim memastikan akan terus memantau proyek-proyek strategis, terutama jalan penghubung di wilayah pesisir dan pedalaman yang sangat bergantung pada infrastruktur layak.
“Targetnya jelas, masyarakat harus menikmati infrastruktur yang aman, kuat, dan berfungsi jangka panjang. Itulah tanggung jawab kami dalam pengawasan,” pungkasnya.
(Ina/Adv/DPRDKaltim)
