Kekurangan Guru Masih Terjadi, DPRD Kaltim Dorong Skema Pengajar Pengganti Segera Dioptimalkan

- Jurnalis

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan

Infonusa.co, Samarinda – Persoalan keterbatasan tenaga pendidik di sejumlah wilayah Kalimantan Timur kembali mengemuka seiring banyaknya guru yang memasuki masa pensiun, sementara pengisian formasi baru belum sepenuhnya terakomodasi. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar jika tidak segera ditangani secara sistematis.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa kekurangan guru menjadi salah satu latar belakang utama dimasukkannya skema pengajar pengganti dalam Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pendidikan yang baru disahkan.

Menurutnya, regulasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah provinsi untuk menutup kebutuhan tenaga pendidik, termasuk menggantikan guru yang pensiun melalui mekanisme yang sah dan fleksibel.

“Perdanya sudah mengatur. Artinya, pemerintah punya dasar hukum untuk bergerak dan mengisi kekosongan guru,” ujar Agusriansyah.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan utama. Pemprov Kaltim dinilai masih memiliki peluang memperkuat pembiayaan pendidikan melalui skema pendanaan alternatif, salah satunya dengan memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di daerah.

“Kalau peluangnya sudah ada dan payung hukumnya jelas, sangat disayangkan jika tidak dimaksimalkan hanya karena persoalan administratif,” tegasnya.

Selain kekurangan guru, Agusriansyah juga menyoroti nasib ratusan guru honorer yang belum bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat kendala administrasi. Ia meminta pemerintah daerah hadir memberikan solusi agar para guru tersebut tidak kehilangan kesempatan.

“Mereka sudah lama mengabdi. Pemerintah harus memberi kejelasan dan membuka ruang agar mereka tetap bisa mengikuti seleksi PPPK,” pungkasnya. (Ina/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Yenni Eviliana Soroti Pentingnya Pola Asuh dalam Pencegahan Stunting
Sawit Kaltim Melimpah, Firnadi Ikhsan Ingatkan Perusahaan Soal Kesejahteraan Rakyat
Perizinan MBLB Dinilai Terlalu Lama, Pansus DPRD Kaltim Dorong Kepastian Hukum
Keterlambatan Lelang Pengaruhi Proyek Fisik, Abdulloh Minta OPD Bergerak Cepat
Genjot Pendapatan Daerah, DPRD Kaltim Optimis Wujudkan Kemandirian Fiskal
DPRD Kaltim Desak Anggaran Khusus Penanggulangan Bencana
Guntur Tekankan Kontribusi Perusahaan SDA untuk Pembangunan Kaltim
Komisi IV DPRD Samarinda Usulkan Raperda Untuk 2027 Terkait Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Samarinda
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 20:17 WIB

Yenni Eviliana Soroti Pentingnya Pola Asuh dalam Pencegahan Stunting

Kamis, 12 November 2026 - 20:13 WIB

Sawit Kaltim Melimpah, Firnadi Ikhsan Ingatkan Perusahaan Soal Kesejahteraan Rakyat

Kamis, 12 November 2026 - 20:07 WIB

Perizinan MBLB Dinilai Terlalu Lama, Pansus DPRD Kaltim Dorong Kepastian Hukum

Kamis, 12 November 2026 - 20:02 WIB

Keterlambatan Lelang Pengaruhi Proyek Fisik, Abdulloh Minta OPD Bergerak Cepat

Kamis, 12 November 2026 - 19:56 WIB

Genjot Pendapatan Daerah, DPRD Kaltim Optimis Wujudkan Kemandirian Fiskal

Berita Terbaru