Infonusa.co, Tenggarong – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Johansyah, menyoroti proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2026 yang diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp7,3 triliun.
Menurutnya, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kukar.
“Idealnya, pembangunan daerah memerlukan anggaran sekitar Rp10 triliun agar sektor-sektor penting dapat digarap secara menyeluruh,” ujarnya pada Jumat (5/9).
Politikus Golkar ini menilai, keterbatasan anggaran ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan janji pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Karena itu, ia mendorong adanya sinergi kuat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kukar untuk menentukan prioritas pembangunan.
Selain itu, Johansyah menekankan, pentingnya keterbukaan dan diskusi komprehensif agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
“Pemerintah daerah juga harus lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tidak terus bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat,” tambahnya.
Ia menyebut, sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata memiliki peluang besar untuk dimaksimalkan. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan besar di Kukar juga perlu didorong lebih aktif dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dia mengingatkan, pemerataan pembangunan merupakan bagian dari janji politik Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, sehingga harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang pro-rakyat.
“Harapan kita, pembangunan dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Janji politik kepala daerah harus dibuktikan melalui kebijakan anggaran yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” tandasnya. (Adv)
