Infonusa.co, Samarinda – Pembangunan Kalimantan Timur dinilai belum sepenuhnya menyentuh kawasan pesisir secara optimal. Padahal, wilayah ini menyimpan potensi strategis yang besar, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. DPRD Kaltim pun mendorong agar arah pembangunan ke depan lebih berpihak pada masyarakat pesisir.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Husin Djufri, menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan di kawasan pesisir harus menjadi agenda penting pemerintah daerah. Menurutnya, tanpa perencanaan yang terpadu, potensi besar pesisir justru berisiko terabaikan atau dimanfaatkan tanpa memperhatikan keberlanjutan.
“Wilayah pesisir memiliki peran penting, bukan hanya sebagai kawasan ekonomi, tetapi juga ruang hidup masyarakat. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh setengah-setengah,” ujarnya.
Husin menjelaskan, panjang garis pantai Kaltim serta kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki seharusnya mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Namun hal itu hanya bisa terwujud jika pembangunan dilakukan secara terencana dan berbasis pada perlindungan lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam pesisir. Dengan aturan yang jelas, aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa mengorbankan ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat.
“Pengelolaan yang baik akan menciptakan ekosistem pesisir yang sehat, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” jelasnya.
Husin optimistis, jika kawasan pesisir dikelola dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan, wilayah tersebut dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Kaltim di masa depan.
“Pesisir punya potensi besar. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara adil dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(Ina/Adv/DPRDKaltim)
