Infonusa.co, Tenggarong – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Hendra, menggelar kegiatan reses di Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, pada Rabu (6/8/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari masa reses seluruh anggota DPRD Kukar yang berlangsung serentak sejak 4-8 Agustus 2025 di wilayah dapil masing-masing.
Dalam sambutannya, Hendra menegaskan bahwa reses bukan sekadar rutinitas formal, tetapi menjadi sarana penting untuk menjalin komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat konstituennya.
Ia menyampaikan, kehadirannya bukan hanya dalam kapasitas sebagai legislator yang menjalankan tugas, melainkan juga sebagai wujud komitmen moral untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat.
“Reses ini bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban, tetapi juga bentuk komitmen moral kami untuk terus hadir dan mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Saya tidak ingin menjadi wakil rakyat yang hanya muncul saat kampanye lalu menghilang setelah terpilih,” tegasnya.
Ia juga mengakui adanya stigma masyarakat terhadap para politisi yang hanya datang menjelang pemilu.
“Saya tahu, kalau saya turun ke masyarakat saat kampanye, biasanya banyak yang berpikir wah, ini lagi, pasti cuma janji. Tapi saya ingin buktikan bahwa pendekatan saya berbeda. Saya tidak mau berjanji muluk-muluk,” ungkapnya.
Hendra menekankan, usulan yang disampaikan warga akan segera dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Menurutnya, SIPD adalah pintu awal untuk memastikan bahwa program atau usulan masyarakat bisa diproses secara administratif dan masuk dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.
“Kalau tidak dimasukkan ke SIPD sekarang, maka saat ada usulan baru di 2026, kita harus input ulang, dan dampaknya program baru itu bisa tertunda hingga 2027. Maka saya pastikan, yang penting usulan itu tercatat di SIPD. Proses selanjutnya akan kami kawal di legislatif,” terangnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan, dalam menyusun pokir, ia tidak hanya melihat urgensi, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas anggaran daerah dan skala prioritas masyarakat.
Karena itu, setiap aspirasi yang masuk akan dikaji kembali bersama perangkat daerah untuk menentukan langkah terbaik dalam realisasinya.
“Kita harus realistis dalam menyusun program. Saya tidak ingin menebar harapan palsu, tapi justru memperjuangkan yang benar-benar bisa dilaksanakan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
