Hasanuddin Mas’ud: Ketimpangan Pendidikan Kota-Desa Harus Segera Ditekan

- Jurnalis

Rabu, 23 Juli 2025 - 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud.

Infonusa.co, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti ketidakmerataan akses pendidikan di Benua Etam. Ia menilai perhatian pemerintah masih condong ke kawasan perkotaan, sementara sekolah-sekolah di daerah pelosok dan perbatasan terus terpinggirkan.

Menurutnya, potret pendidikan di lapangan sangat memprihatinkan. “Masih ada ruang belajar yang nyaris roboh, siswa belajar tanpa meja dan kursi, bahkan kekurangan guru. Situasi ini tidak bisa dianggap remeh,” ungkapnya.

Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menekankan bahwa jurang fasilitas dan kualitas pendidikan antara kota dan desa semakin memperlebar kesenjangan sosial. Ia mendesak Pemprov Kaltim menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam kebijakan anggaran daerah.

“Kita sedang bicara tentang masa depan generasi. Kalau sekolah-sekolah di pinggiran terus tertinggal, maka anak-anak di sana akan makin sulit bersaing,” ujarnya tegas.

Ia juga mengingatkan bahwa penerapan kurikulum nasional tidak bisa dipukul rata. Banyak sekolah di pedalaman tidak memiliki sarana penunjang seperti laboratorium, internet, atau tenaga pengajar tetap.

“Di atas kertas semua terlihat ideal. Tapi di lapangan, sekolah-sekolah itu tidak memiliki perangkat yang dibutuhkan. Kurikulum akhirnya jalan di tempat,” katanya.

Untuk itu, Hamas mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim melakukan evaluasi serius, termasuk pemetaan kebutuhan pendidikan yang detail di setiap daerah. Menurutnya, kemampuan fiskal Kaltim cukup memadai untuk mendukung reformasi pendidikan, asalkan ada keberpihakan nyata.

“Jangan sampai anggaran pendidikan hanya menumpuk di perkotaan. Pemerataan itu harus diwujudkan, bukan sekadar jargon,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.

Hamas pun mengajak seluruh elemen pemerintah, legislatif, hingga masyarakat untuk terlibat dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif.

“Pendidikan tidak boleh hanya jadi tanggung jawab satu instansi. Kita semua harus memastikan anak-anak di daerah terpencil mendapat masa depan yang sama cerahnya dengan anak-anak di kota,” pungkasnya.(San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027
Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027
Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda
Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027
Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​
Kabel Hilang Akibatkan Jembatan Gelap, DPRD Samarinda Dorong Perbaikan LPJU Achmad Amins Masuk APBD Perubahan
Laporan Kekerasan Anak Turun Drastis, Sri Puji Minta Pemkot Tetap Waspada Fenomena Gunung Es
Cegah Intrusi Air Laut, Helmi Abdullah Minta Warga Bijak Gunakan Air dan PDAM Jaga Produksi
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:22 WIB

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:18 WIB

Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:15 WIB

Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:14 WIB

Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:11 WIB

Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​

Berita Terbaru