Infonusa.co, Samarinda – Kabar baik untuk seluruh masyarakat Kota Samarinda, khususnya untuk anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan, yakni hadirnya Sekolaha Rakyat yang dinisiasi oleh Pemerintah. Adanya program tersebut menjadi langkah awal menuju berkeadilan dalam dunia pendidikan.
Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum tahu bahkan belum pahak terkait mekanisme serta tempat kedudukan sekolah tersebut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Harminsyah. Dirinya mengungkapkan masyarakat saat ini masih bertanya tanya dan mencari informasi sendiri terkait program tersebut.
“Sering kali kami menerima pertanyaan dari warga soal apa itu Sekolah Rakyat. Banyak yang bingung, terutama dari kalangan keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ungkap Harminsyah.
Menurutnya, hal itu bisa terjadi sebab kurangnya penyebaran informasi secara menyeluruh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Sehingga, dirinya menghimbau agar program tersebut dapat disosialisasikan secara merata, tidak hanya melalui Dinas Pendidian, namun juga perlu adanya dorongan dari berbagai pihak.
“Perlu ada sinergi. Ini pekerjaan kolektif. Kami dari DPRD bahkan sudah mulai turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan soal Sekolah Rakyat ini,” ujarnya.
Harminsyah juga menekankan pentingnya pembentukan sistem pengaduan yang jelas serta layanan pendampingan administrasi bagi warga yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran.
“Kalau kita ingin inklusivitas, maka kita juga harus memastikan semua akses tersedia dan mudah dijangkau,” tambahnya.
Dirinya menyarankan agar Pemerintah Kota Samarinda membentuk satuan tugas khusus lintas instansi untuk mengawal jalannya program mulai dari proses rekrutmen hingga evaluasi dampak.
“Kalau ingin hasil yang maksimal, maka semua pihak harus bergerak bersama. Jangan biarkan program ini berjalan sendiri tanpa koordinasi yang kuat,” tegasnya.
Lebih jauh, Harminsyah membeberkan bahwa program sekolah rakyat tersebut memakai biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tak hanya itu, program tesebut juga mendapat dukungan dari biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Samarinda.
“Anak-anak Samarinda tidak boleh kehilangan masa depan hanya karena kendala ekonomi. Sekolah Rakyat adalah solusi, dan tugas kita adalah memastikan mereka yang membutuhkan benar-benar bisa mengaksesnya,” pungkasnya. (Ikhsan/Adv)
