Infonusa.co, Tenggarong – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) terkait kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang kembali memunculkan berbagai pandangan dan sikap tegas dari para legislator.
Salah satunya disampaikan oleh Fatlon Nisa, anggota DPRD Kukar dari Komisi IV, yang menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai prioritas utama.
Dalam forum tersebut, Fatlon Nisa mengawali penyampaiannya dengan menanggapi emosi para orang tua korban yang hadir. Ia menyebut bahwa wajar jika para ibu terlihat emosional, karena perasaan seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan menitipkan anaknya ke pesantren dengan harapan besar, akhirnya dikhianati oleh peristiwa memilukan ini.
“Kalau saya pikir ibu-ibu terlihat emosional itu wajar. Saya juga merasakan, anak saya, keponakan saya juga ada yang di pesantren. Kita menitipkan anak dengan harapan dididik akhlaknya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi kemudian ada kasus seperti ini, jelas kita terbawa emosi,” ujarnya saat RDP di Ruang Komisi I DPRD Kukar pada Selasa (19/8/2025).
Lebih lanjut, Fatlon menyoroti indikasi adanya pembiaran dalam kasus ini. Politisi PDIP tersebut menekankan, jika dugaan kasus sudah berlangsung sejak tahun 2021 namun baru terungkap pada 2024, hal itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan internal pesantren.
“Kalau ini sudah dari 2021 dan tidak ada santri yang berani bicara, berarti kan ada pembiaran. Apalagi kalau benar pelaku masih ada hubungan keluarga dengan pemilik pesantren, rasanya tidak mungkin orang tua tidak tahu kelakuan anaknya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa jangan sampai ada korban-korban baru atau bahkan regenerasi perilaku menyimpang yang bisa merusak generasi bangsa. Karena itu, dia meminta tim investigasi yang akan dibentuk DPRD dan pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada korban yang sudah terdata, tetapi juga memperluas penyelidikan kepada santri laki-laki maupun santri perempuan.
“Jangan sampai ada korban lain yang belum terungkap. Saya pikir tidak mungkin hanya tujuh orang santri laki-laki yang menjadi korban. Harus dibentuk tim ad hoc yang benar-benar menyelidiki juga kondisi santri perempuan, karena pondok ini sedemikian eksklusif, kita harus tahu sistem pembelajarannya seperti apa,” tambahnya.
Terkait keberlangsungan pesantren tersebut, Fatlon menyampaikan sikap tegas bahwa penutupan adalah jalan terbaik. Ia menilai, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memulangkan seluruh santri ke rumah masing-masing, sambil menunggu hasil investigasi tim gabungan.
“Kalau masalah tutup, kalau saya harga mati ditutup. Lebih baik anak-anak dipulangkan dulu, sambil menunggu hasil kerja tim. Karena kalau masih ada yang tinggal di pondok, kesempatan untuk berbuat hal-hal yang sama tetap terbuka. Keselamatan anak-anak harus jadi prioritas utama,” tegasnya. (Adv)
