Infonusa.co, Tenggarong – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan II, Muhammad Idham melaksanakan reses di Dusun Harapan Jaya, Desa Sanggulan, Kecamatan Sebulu.
Dia mengungkapkan, warga mengeluhkan bangunan sekolah dasar (SD) di Harapan Jaya yang masih berupa gedung lama dan belum pernah tersentuh perbaikan maupun rehabilitasi.
Pasalnya, kondisi fisik sekolah yang sudah menua dinilai mengganggu kenyamanan belajar anak-anak.
“Sekolah di sana masih bangunan lama, belum ada sentuhan sama sekali. Harapan masyarakat agar segera ada pemerataan pembangunan, baik SD, TK, maupun PAUD,” jelasnya pada Rabu (13/8/2025).
Idham menambahkan, kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada fasilitas pendidikan anak usia dini. Adapun, kegiatan belajar mengajar untuk TK sebelumnya hanya menumpang di Balai Desa.
“Meski belakangan ini sudah mulai ada pembangunan gedung baru yang diinisiasi pemerintah desa, proyek tersebut belum tuntas. Akibatnya, proses pendidikan bagi anak-anak usia dini belum berjalan maksimal,” sambungnya.
Idham menyampaikan, komitmennya untuk memperjuangkan penyelesaian pembangunan gedung TK dan rehabilitasi sekolah-sekolah lain di Harapan Jaya.
“Masyarakat meminta agar pembangunan itu diselesaikan. InsyaAllah nanti kalau memungkinkan, bisa masuk ke rencana kerja (Renja) Dinas Pendidikan. Jika tidak memungkinkan, saya juga akan coba alokasikan melalui pokok pikiran (pokir) dewan, setidaknya untuk kebutuhan lokal di wilayah tersebut,” ujarnya.
Politisi PKS tersebut menargetkan, agar usulan perbaikan pendidikan ini dapat mulai direalisasikan pada tahun 2026.
Ia menjelaskan, jika tidak bisa masuk dalam anggaran murni, maka kemungkinan besar akan diperjuangkan melalui anggaran perubahan tahun 2026.
“Kalau bisa masuk murni tentu lebih bagus, tetapi kalau tidak, setidaknya kita dorong melalui perubahan 2026. Nanti akan saya cek kembali bagaimana peluangnya,” timpalnya.
Kegiatan reses DPRD Kukar tahun 2025 dilaksanakan serentak oleh 45 anggota dewan pada 4-8 Agustus. Melalui momentum reses, para wakil rakyat mendapatkan masukan langsung dari masyarakat untuk kemudian diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. (Adv)
