Infonusa.co, Samarinda – Kondisi perekonomian Kalimantan Timur saat ini menghadapi tekanan serius seiring merosotnya harga batu bara di pasar global. Situasi tersebut diperparah dengan melemahnya permintaan dari dua negara tujuan ekspor utama, yakni India dan China.
Di sisi lain, kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dengan persentase yang cukup besar turut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Kombinasi faktor eksternal dan internal ini dinilai berdampak langsung terhadap kapasitas pembiayaan pembangunan di Kaltim.
Menanggapi keadaan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, meminta Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur segera mengambil langkah strategis dengan mempercepat pengembangan sektor ekonomi alternatif di luar pertambangan.
Ia menilai ketergantungan daerah terhadap komoditas batu bara sudah berlangsung terlalu lama dan membuat struktur ekonomi Kaltim rentan terhadap gejolak global.
“Selama ini batu bara menjadi tulang punggung, tetapi sebenarnya Kaltim memiliki potensi lain yang tidak kalah besar,” kata Firnadi.
Firnadi menyebutkan sektor perkebunan dan perikanan sebagai dua bidang yang dinilai memiliki prospek kuat untuk dikembangkan secara lebih serius. Ia menuturkan bahwa produksi perikanan di Kaltim tergolong melimpah dan bahkan telah mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri.
Menurutnya, apabila didukung dengan pengelolaan yang baik dan perluasan akses pasar, khususnya ekspor, sektor perikanan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Sudah saatnya kita mengoptimalkan sektor-sektor non tambang seperti perikanan dan perkebunan agar tidak terus bergantung pada hasil bumi,” ujarnya.
Meski demikian, Firnadi mengingatkan bahwa proses peralihan struktur ekonomi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Ia menilai pemerintah perlu menyusun tahapan transisi yang matang, mengingat pendapatan dari sektor alternatif tidak serta-merta bisa menyamai kontribusi batu bara.
“Kita harus realistis. Yang penting adalah menyiapkan sektor pengganti yang berkelanjutan dan mampu menopang ekonomi daerah dalam jangka panjang,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak pemotongan TKD yang dinilai semakin menekan kondisi keuangan daerah. Dengan berkurangnya dana transfer dari pusat, sejumlah program pembangunan berpotensi mengalami perlambatan.
“Pemangkasan TKD jelas berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pembangunan dan ini perlu segera diantisipasi,” tambahnya.
Sebagai salah satu solusi, Firnadi mendorong optimalisasi peran Perusahaan Daerah (Perseroda) agar lebih aktif dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi non tambang di Kaltim.
“Perseroda harus diperkuat agar bisa menjadi motor penggerak dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah,” tuturnya.
Ia berharap upaya diversifikasi ekonomi tersebut dapat memperkuat ketahanan fiskal Kalimantan Timur serta menciptakan struktur pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan ke depan.
“Dengan langkah itu, ketergantungan terhadap sektor tambang perlahan bisa kita kurangi,” pungkasnya. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
