Infonusa.co, Samarinda – Meski jalur khusus, kuota, hingga forum resmi sudah dibuka, keterlibatan pemuda disabilitas dalam program kepemudaan di Kalimantan Timur nyatanya masih jauh dari harapan. Kondisi ini membuat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim harus meninjau ulang strategi agar inklusi tak sekadar menjadi jargon.
Subkoordinator Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Dispora Kaltim, Rusmulyadi, mengakui bahwa upaya yang dilakukan selama ini belum menghasilkan keterlibatan yang signifikan. Padahal, Kaltim menjadi satu-satunya provinsi yang memfasilitasi pembentukan Forum Pemuda Disabilitas Indonesia (FPDI) di tingkat daerah.
“Kami sudah menyiapkan ruang, kuota, bahkan forum resmi. Tetapi faktanya, partisipasi mereka masih minim. Ini catatan penting bagi kami,” ungkapnya.
Menurut Rusmulyadi, hambatan terbesar bukan lagi soal akses fisik, melainkan komunikasi dan kedekatan emosional antara pemerintah dan komunitas disabilitas. Meski surat keputusan kepengurusan baru sudah diterbitkan dan pertemuan rutin digelar, hubungan yang intens belum sepenuhnya terjalin.
Upaya jemput bola pun terus dilakukan. Mulai dari mengirim undangan resmi hingga mendatangi langsung organisasi disabilitas. Namun, tingkat kehadiran peserta dalam berbagai pelatihan—termasuk pelatihan kecakapan hidup—masih belum sesuai ekspektasi. Bahkan, ada beberapa program yang terpaksa ditunda lantaran kuota peserta disabilitas tidak terpenuhi.
“Kami tidak ingin inklusi hanya berhenti di atas kertas. Yang kami inginkan, mereka benar-benar hadir, aktif terlibat, dan menjadi bagian dari proses kepemudaan,” tegas Rusmulyadi.
Dispora Kaltim menilai kunci keberhasilan program inklusif adalah sinergi dan komunikasi dua arah. Karena itu, pemerintah berharap organisasi pemuda disabilitas juga dapat lebih proaktif, sehingga ruang-ruang kepemudaan yang tersedia bisa benar-benar memberi dampak nyata. (Ina/Adv/DisporaKaltim)
