Infonusa.co, Samarinda – Carut-marut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026 di Kota Samarinda memantik reaksi keras dari jajaran legislatif. Anggota DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera melakukan audit dan evaluasi total, menyusul membanjirnya mosi tidak puas dari wali murid terkait kredibilitas proses seleksi tahun ini.
Ronal membeberkan, sejak genderang pendaftaran ditabuh, meja kerjanya terus dihujani aduan dari para orang tua murid serta calon siswa yang merasa dirugikan. Riak kekecewaan tersebut tidak hanya disampaikan melalui jalur formal, melainkan juga meledak dan menjadi bola liar di berbagai platform media sosial. Fenomena ini dinilai menjadi indikator kuat bahwa sistem pemfilteran siswa baru saat ini sedang tidak baik-baik saja.
“Gelombang protes dari akar rumput sangat masif terkait rapor merah SPMB tahun ini. Atas dasar itu, kami menuntut Disdikbud membuka ruang evaluasi secara transparan ke publik, agar kekacauan sistemik ini tidak menjadi warisan masalah yang terus berulang di musim penerimaan berikutnya,” tegas Ronal.
Politisi Kota Tepian ini merincikan, rapor merah tersebut tersebar di hampir seluruh lini penerimaan, mulai dari koridor prestasi, afirmasi, hingga zonasi kedekatan jarak (domisili). Untuk jalur prestasi, Ronal menuntut pihak Disdikbud memberikan pemaparan metodologi penilaian secara gamblang dan terukur. Menurutnya, publik berhak mengetahui formula indikator yang meloloskan seorang siswa agar tidak melahirkan prasangka buruk atau kecurigaan adanya “permainan” di balik layar.
Keterbukaan data ini dinilai menjadi benteng utama untuk merawat asas keadilan sosial, terutama bagi anak-anak didik yang telah berdarah-darah mengukir prestasi non-akademik maupun akademik demi memburu sekolah impian.
Beralih ke klaster afirmasi, Ronal menyoroti paradoks belum terserapnya kuota khusus yang disediakan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Berdasarkan data investigasi yang dikantonginya, persentase keterisian kursi jalur ini justru terpantau minim dan jauh dari target awal menjelang detik-detik penutupan gerbang pendaftaran.
“Apabila slot untuk warga miskin ini justru mubazir dan tidak terisi optimal, pasti ada sumbatan informasi atau mal-administrasi di lapangan. Pemerintah wajib menjamin bahwa kelompok masyarakat rentan ini benar-benar teredukasi dan mendapatkan hak karpet merah mereka,” cetusnya.
Ia juga meminta kejelasan skema pemanfaatan sisa kuota afirmasi yang tidak terpakai, agar pengalihan kursinya tetap berada di koridor hukum dan dinikmati oleh siswa yang benar-benar berhak secara regulasi.
Selain itu, penggunaan indikator desil kemiskinan sebagai filter utama jalur afirmasi juga dinilai perlu ditinjau ulang secara mendalam, lantaran dalam aplikasinya terbukti belum akurat menjaring kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran utama jaring pengaman pendidikan tersebut.
Sorotan yang tidak kalah tajam diarahkan Ronal pada polemik jalur domisili. Pihaknya mengaku telah mengendus adanya laporan miring mengenai dugaan manipulasi titik koordinat GPS (global positioning system) rumah tinggal, hingga fenomena migrasi alamat kilat demi mendongkrak peluang lolos ke sekolah-sekolah favorit tertentu.
Kendati demikian, ia mengimbau publik untuk tidak main hakim sendiri atau buru-buru memvonis adanya praktik culas sebelum ada investigasi berkekuatan hukum. Dalam hal ini, Disdikbud dituntut segera merilis klarifikasi terbuka guna menyumbat spekulasi liar yang telanjur menggelinding di masyarakat.
Di sisi lain, Ronal memotret masih mengatupnya jurang disparitas dan ketimpangan akses fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah urban. Ia menyayangkan adanya kasus di mana calon siswa yang rumahnya secara geografis bersebelahan dengan sekolah tujuan, justru terdepak dari sistem seleksi akibat kalah bersaing dalam kuota zonasi yang sangat terbatas.
Realitas objektif ini dinilai menjadi pekerjaan rumah (PR) menahun bagi instansi eksekutif untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan serta memperluas daya tampung (kapasitas ruang kelas) sekolah agar seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk.
Menutup keterangannya, Ronal menaruh asa besar agar seluruh dinamika dan riak protes sepanjang pelaksanaan SPMB 2026 ini dijadikan potret otokritik bagi pemerintah daerah. Ia mendesak Disdik Samarinda melakukan perombakan total pada sistem penerimaan agar di masa depan, proses seleksi siswa baru dapat berjalan dengan nafas yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan keadilan hakiki bagi seluruh anak bangsa. (San/Adv)
