Beban Kerja Dinilai Setara, DPRD Kaltim Minta Pemprov Perhatikan Nasib Pengawas Madrasah

- Jurnalis

Senin, 1 Desember 2025 - 20:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi

Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi

Infonusa.co, Samarinda – Di balik upaya menjaga mutu pendidikan keagamaan, para pengawas madrasah di Kalimantan Timur masih bekerja dengan keterbatasan dukungan. Padahal, peran mereka tidak kalah penting dibandingkan pengawas pendidikan di bawah Dinas Pendidikan.

Kondisi ini menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar memberikan insentif kepada pengawas madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut Darlis, saat ini terjadi ketimpangan perlakuan. Pengawas sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan telah memperoleh insentif dari pemerintah provinsi, sementara pengawas madrasah belum mendapatkan dukungan serupa, meskipun tanggung jawab dan beban kerja mereka relatif sama.

“Beban tugasnya sebanding, tetapi perlakuannya berbeda. Ini yang kami nilai perlu segera dibenahi,” ujarnya.

Ia menegaskan, secara regulasi tidak ada hambatan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran insentif tersebut. Apalagi, guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) selama ini telah menerima insentif dari APBD provinsi.

Darlis juga mengungkapkan bahwa pengawas madrasah kerap harus menangani banyak sekolah dalam satu wilayah dengan dukungan operasional yang sangat terbatas. Kondisi tersebut membuat pengawasan di lapangan tidak selalu bisa dilakukan secara optimal.

“Dalam praktiknya, ada yang terpaksa melakukan pembinaan hanya lewat komunikasi jarak jauh karena keterbatasan fasilitas,” jelasnya.

Ia menilai kesenjangan ini semata-mata terjadi karena perbedaan institusi, bukan karena perbedaan status atau tanggung jawab. Padahal, seluruh pengawas tersebut merupakan aparatur sipil negara yang sama-sama menjalankan tugas negara di sektor pendidikan.

Karena itu, DPRD Kaltim mendorong Pemprov agar memasukkan skema insentif khusus bagi pengawas madrasah dalam APBD mendatang sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka.

“Ini bukan hanya soal angka di anggaran, tapi soal keadilan dan pengakuan terhadap kerja mereka,” tutup Darlis. (Ina/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027
Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027
Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda
Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027
Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​
Kabel Hilang Akibatkan Jembatan Gelap, DPRD Samarinda Dorong Perbaikan LPJU Achmad Amins Masuk APBD Perubahan
Laporan Kekerasan Anak Turun Drastis, Sri Puji Minta Pemkot Tetap Waspada Fenomena Gunung Es
Cegah Intrusi Air Laut, Helmi Abdullah Minta Warga Bijak Gunakan Air dan PDAM Jaga Produksi
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:22 WIB

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:18 WIB

Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:15 WIB

Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:14 WIB

Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:11 WIB

Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​

Berita Terbaru