Beban Kerja Dinilai Setara, DPRD Kaltim Minta Pemprov Perhatikan Nasib Pengawas Madrasah

- Jurnalis

Senin, 1 Desember 2025 - 20:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi

Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi

Infonusa.co, Samarinda – Di balik upaya menjaga mutu pendidikan keagamaan, para pengawas madrasah di Kalimantan Timur masih bekerja dengan keterbatasan dukungan. Padahal, peran mereka tidak kalah penting dibandingkan pengawas pendidikan di bawah Dinas Pendidikan.

Kondisi ini menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar memberikan insentif kepada pengawas madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut Darlis, saat ini terjadi ketimpangan perlakuan. Pengawas sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan telah memperoleh insentif dari pemerintah provinsi, sementara pengawas madrasah belum mendapatkan dukungan serupa, meskipun tanggung jawab dan beban kerja mereka relatif sama.

“Beban tugasnya sebanding, tetapi perlakuannya berbeda. Ini yang kami nilai perlu segera dibenahi,” ujarnya.

Ia menegaskan, secara regulasi tidak ada hambatan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran insentif tersebut. Apalagi, guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) selama ini telah menerima insentif dari APBD provinsi.

Darlis juga mengungkapkan bahwa pengawas madrasah kerap harus menangani banyak sekolah dalam satu wilayah dengan dukungan operasional yang sangat terbatas. Kondisi tersebut membuat pengawasan di lapangan tidak selalu bisa dilakukan secara optimal.

“Dalam praktiknya, ada yang terpaksa melakukan pembinaan hanya lewat komunikasi jarak jauh karena keterbatasan fasilitas,” jelasnya.

Ia menilai kesenjangan ini semata-mata terjadi karena perbedaan institusi, bukan karena perbedaan status atau tanggung jawab. Padahal, seluruh pengawas tersebut merupakan aparatur sipil negara yang sama-sama menjalankan tugas negara di sektor pendidikan.

Karena itu, DPRD Kaltim mendorong Pemprov agar memasukkan skema insentif khusus bagi pengawas madrasah dalam APBD mendatang sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka.

“Ini bukan hanya soal angka di anggaran, tapi soal keadilan dan pengakuan terhadap kerja mereka,” tutup Darlis. (Ina/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan
Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar
Kredit Kukar Idaman Terbaik Ditargetkan Meluncur Tahun Ini, Skema Masih Dibahas
Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan
Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai
Disketapang Kukar Evaluasi Ukuran Lantai Jemur Portable agar Sesuai Lahan Petani
Lahan Gambut Hulu Kukar Jadi Perhatian, BPBD Kaji Peluang Modifikasi Cuaca
Pemkab Kukar Koordinasikan Dukungan Lintas OPD untuk HSN 2026
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:20 WIB

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:18 WIB

Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:16 WIB

Kredit Kukar Idaman Terbaik Ditargetkan Meluncur Tahun Ini, Skema Masih Dibahas

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:47 WIB

Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai

Berita Terbaru

Foto: Sekda Kukar, Sunggono.

Pemkab Kukar

Kukar Matangkan Lokasi Lomba dan Kontingen Jelang MTQ Kaltim

Jumat, 16 Okt 2026 - 19:27 WIB