Infonusa.co, Samarinda – Banjir yang terus berulang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, dinilai telah berkembang menjadi persoalan lintas wilayah yang tidak bisa lagi ditangani secara lokal. Fenomena ini disebut memerlukan pendekatan nasional yang lebih terencana dan terintegrasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa kejadian banjir dengan pola serupa kerap terjadi di sejumlah daerah seperti Berau, Kutai Kartanegara, hingga Kota Samarinda. Dampaknya pun hampir sama, mulai dari genangan luas, permukiman warga terendam, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi.
Menurutnya, kesamaan karakter banjir di banyak daerah menjadi indikasi bahwa persoalan ini bukan lagi masalah daerah semata. Karena itu, upaya penanganannya tidak bisa bersifat sektoral atau reaktif.
“Ketika hampir setiap wilayah mengalami masalah yang sama, artinya pendekatan parsial sudah tidak cukup. Dibutuhkan kebijakan yang lebih menyeluruh,” ujarnya.
Agusriansyah menilai pemerintah perlu memperkuat langkah-langkah struktural sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang. Normalisasi dan pelebaran sungai, penataan kawasan bantaran, serta perbaikan sistem drainase disebut sebagai kebutuhan mendesak yang harus direncanakan secara terpadu.
Selain itu, pembangunan kanal pengendali air dan waduk penampung juga dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, terutama saat curah hujan tinggi.
Ia menambahkan, persoalan pengelolaan sampah turut berkontribusi memperparah banjir apabila tidak ditangani dengan serius. Aliran air yang tersumbat menjadi salah satu faktor yang mempercepat terjadinya genangan.
Menurutnya, tanpa perencanaan berbasis data cuaca dan mitigasi sejak dini, banjir berpotensi terus menjadi masalah tahunan yang berulang.
“Pencegahan harus dilakukan dari hulu. Analisis cuaca, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan harus berjalan seiring agar dampak banjir bisa ditekan,” pungkasnya.
(Ina/Adv/DPRDKaltim)
