Infonusa.co, Samarinda – Berkurangnya alokasi transfer anggaran dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengelola belanja publik. DPRD Kalimantan Timur mengingatkan agar penyesuaian fiskal tidak berujung pada terganggunya layanan dasar masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim, Hassanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa kondisi fiskal yang semakin ketat harus disikapi dengan pengelolaan anggaran yang rasional, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan riil warga.
“Ketika anggaran dari pusat berkurang, daerah memang harus melakukan penyesuaian. Tapi yang tidak boleh berubah adalah komitmen melindungi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Hassanuddin menilai tantangan utama pemerintah daerah saat ini bukan hanya memangkas atau menggeser anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah belanja benar-benar memberi dampak langsung bagi publik. Karena itu, penyusunan skala prioritas menjadi kunci utama.
“Program-program yang bersifat mendesak dan menyentuh kebutuhan dasar harus tetap dijaga. Yang bisa ditunda, ya ditunda,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar proses refocusing anggaran dilakukan secara objektif, berbasis kebutuhan, serta tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek. Menurutnya, pengetatan fiskal justru menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan efektivitas belanja daerah.
Selain itu, Hassanuddin menekankan pentingnya transparansi dalam setiap perubahan kebijakan anggaran. DPRD, kata dia, siap terlibat aktif dalam pembahasan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
“Setiap penyesuaian harus punya dasar yang jelas dan melalui kajian matang. Jangan asal memotong atau memindahkan anggaran tanpa perhitungan,” tutupnya.
DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal kebijakan anggaran daerah agar tetap berpihak pada masyarakat, sekalipun tekanan fiskal dari pusat semakin besar.
(Ina/Adv/DPRDKaltim)
