Infonusa.co, Samarinda – Alur Sungai Mahakam yang setiap hari dilintasi kapal pengangkut komoditas bernilai tinggi dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur. Padahal, sungai tersebut merupakan salah satu aset strategis terbesar yang dimiliki provinsi ini.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut bahwa meski PAD Kaltim tergolong tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lain, masih terdapat ruang besar untuk peningkatan, khususnya melalui pemanfaatan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau dilihat secara angka, PAD kita memang cukup baik. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh, dari sisi pengelolaan aset dan BUMD, potensinya belum digarap secara maksimal,” ujarnya.
Ananda menyoroti Sungai Mahakam sebagai jalur distribusi utama berbagai komoditas strategis, mulai dari hasil tambang hingga logistik industri. Menurutnya, aktivitas ekonomi bernilai triliunan rupiah yang berlangsung setiap hari seharusnya bisa memberi dampak langsung bagi pendapatan daerah.
“Kita punya sungai yang panjang dan sangat vital. Setiap hari ratusan kapal membawa komoditas bernilai besar. Seharusnya Kalimantan Timur bisa mendapatkan manfaat yang lebih nyata dari aktivitas itu,” katanya.
Ia mengakui bahwa kewenangan pengelolaan alur sungai berada di tangan pemerintah pusat. Namun demikian, Ananda menilai pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk mengoptimalkan potensi tersebut melalui koordinasi dan skema kerja sama yang tepat.
Sebagai langkah awal, DPRD Kaltim bersama sejumlah instansi telah menggelar rapat lintas sektor. Pertemuan tersebut melibatkan KSOP, Pelindo, BMS, Dinas Perhubungan, serta Komisi II DPRD Kaltim untuk membahas strategi penguatan kontribusi Sungai Mahakam terhadap PAD.
“Kami mendorong semua pihak yang terlibat agar duduk bersama dan mencari pola terbaik supaya potensi alur Sungai Mahakam bisa benar-benar memberi nilai tambah bagi daerah,” jelasnya.
Ananda menegaskan, peningkatan PAD bukan sekadar soal angka, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Jika potensi daerah dapat dikelola secara optimal, maka manfaatnya akan kembali ke masyarakat.
“Dengan pendapatan yang lebih kuat, pendidikan bisa digratiskan, layanan kesehatan bisa diperluas, dan pembangunan infrastruktur tidak lagi terkendala. Aset kita luar biasa, tinggal bagaimana mengelolanya dengan lebih serius,” pungkasnya. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
