Infonusa.co, Tenggarong – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan II Muhammad Idham melaksanakan reses di Dusun Harapan Jaya, Desa Sanggulan, Kecamatan Sebulu.
Kata dia, kawasan tersebut masih tergolong terpencil dan menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dasar.
Pasalnya, akses listrik baru masuk beberapa tahun terakhir, sehingga kebutuhan lain seperti air bersih kini menjadi persoalan utama.
Dalam dialog bersama warga, Idham menerima banyak keluhan mengenai ketersediaan air bersih yang masih belum mencukupi.
Warga sempat mendapat bantuan instalasi air bersih dari TNI, namun kapasitasnya terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh dusun. Kondisi ini membuat sebagian warga masih kesulitan mendapatkan pasokan air layak konsumsi.
“Air bersih menjadi kebutuhan pokok yang mendesak. Warga Harapan Jaya sudah lama menunggu adanya solusi permanen, bukan hanya bantuan sementara,” ujar Idham, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, persoalan ini sebenarnya sudah pernah ia sampaikan ke Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar.
Adapun, salah satu alternatif yang diusulkan adalah penyambungan jaringan pipa air dari Jahab ke Harapan Jaya. Namun, hingga saat ini proyek tersebut belum terealisasi.
“Dari pihak Perkim menyampaikan bahwa jaringan dari Jahab saja belum berjalan. Padahal itu bisa menjadi jalur yang strategis untuk membantu suplai air ke Harapan Jaya,” jelasnya.
Idham menegaskan, ia akan terus mengawal usulan warga ini agar bisa masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
“Kami di DPRD akan berupaya memperjuangkan agar kebutuhan ini segera ditindaklanjuti, karena tanpa air bersih, masyarakat akan sulit berkembang,” tutupnya.
Kegiatan reses DPRD Kukar tahun 2025 dilaksanakan serentak oleh seluruh 45 anggota dewan pada 4-8 Agustus di setiap daerah pemilihan. Melalui agenda ini, para wakil rakyat turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan, mencatat aspirasi, dan menyusunnya menjadi bahan pembahasan dalam rapat-rapat resmi dewan. (Adv)
