Infonusa.co, Tenggarong – Longsor yang terjadi di Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), akibat abrasi di tepian Sungai Mahakam, menimbulkan ancaman serius bagi akses transportasi masyarakat setempat.
Jalan utama desa yang berfungsi sebagai jalur vital penghubung warga kini mengalami kerusakan cukup parah. Jika tidak segera ditangani, akses menuju permukiman dapat terputus total dan menghambat aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Sopan Sopian, menegaskan perlunya langkah cepat sekaligus solusi permanen.
Ia menyampaikan bahwa langkah darurat yang paling memungkinkan saat ini adalah pembangunan jalur alternatif agar mobilitas warga tetap terjamin.
“Kerusakan jalan ini tidak bisa menunggu terlalu lama. Sebagai solusi cepat, kami mengusulkan dibuat jalur alternatif supaya warga masih bisa beraktivitas, mengangkut hasil pertanian, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terhambat,” ujarnya pada Jumat (22/8/2025).
Ia mengungkapkan, pihak desa melalui kepala desa setempat juga sudah menyiapkan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan jalur darurat tersebut.
Namun, Sopan menekankan bahwa jalur alternatif hanyalah solusi sementara. Menurutnya, langkah yang lebih permanen tetap harus direncanakan agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Kalau hanya jalur alternatif, itu sifatnya sementara. Kita tetap butuh upaya permanen, misalnya dengan membangun turap di sepanjang tepi sungai. Dengan begitu, jalan utama bisa lebih aman dan terlindungi dari ancaman abrasi,” jelasnya.
Selain pembangunan turap, Sopan juga menilai perlu adanya kajian teknis dari instansi terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ia menambahkan, persoalan abrasi di sepanjang Sungai Mahakam bukan hanya terjadi di Desa Batuq, melainkan juga di sejumlah desa lain di Kecamatan Muara Muntai maupun wilayah lain di Kukar.
“Kalau penanganan dilakukan hanya per titik, masalah ini akan terus berulang. Harus ada strategi jangka panjang yang melibatkan perencanaan anggaran, peran instansi teknis, dan juga partisipasi masyarakat. Dengan begitu, jalur transportasi masyarakat di tepi sungai bisa benar-benar aman,” pungkasnya. (Adv)
