Samarinda– Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengatakan Pemprov Kaltim harus melakukan evaluasi program beasiswa. Hal ini penting menyusul banyaknya kritik yang disampaikan masyarakat.
“Masyarakat minta ada pemerataan kesempatan mendapat beasiswa, terutama bagi mereka yang berada di daerah,” ucapnya.
Ekti mengatakan, selama ini masyarakat di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), masih banyak belum mendapat kesempatan beasiswa yang dikeluarkan Pemprov Kaltim.
Banyak pelajar dan mahasiswa yang berulang kali mendaftar beasiswa kategori tuntas maupun stimulan dari Pemprov Kaltim namun tidak lolos.
Ekti mengatakan jika mereka diberikan beasiswa, hal itu akan sangat bermanfaat pada peningkatan kualitas pendidikan mereka. Terlebih bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial dan ekonomi. Beasiswa akan sangat membantu untuk memastikan kelanjutan pendidikan mereka.
Sistem beasiswa dari Pemprov Kaltim saat ini menurutnya punya banyak kelemahan. Terutama bagi pelajar dan mahasiswa daerah dengan akses internet terbatas, seperti di Kubar dan Mahulu.
Mereka harus berlomba-lomba mendaftar via online dengan pendaftar dengan akses internet lebih baik. Sementara mereka di daerah, seperti di Kubar dan Mahulu, untuk mengakses jaringan internet kesulitan.
Kuota beasiswa Pemprov Kaltim khusus kategori daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yang diharapkan juga sangat sedikit. Untuk memastikan pemerataan, khususnya bagi daerah 3T, Ekti Imanuel mengusulkan ada kuota khusus berdasarkan aspirasi anggota DPRD Kaltim.
Cara ini, menurutnya dapat memastikan pelajar dan mahasiswa dari daerah 3T mendapat beasiswa dari Pemprov Kaltim. “Ini demi pemerataan. Prosesnya tetap harus jujur, tidak boleh ada korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas dia.
Kuota dari aspirasi dewan itu menurutnya bisa dikhususkan untuk kategori tidak mampu. Di daerah, seperti di Kubar dan Mahulu, pelajar banyak tidak bisa mendaftar beasiswa yang selama ini dibuka Pemprov Kaltim.
“Di daerah seperti di Kubar dan Mahulu itu banyak tidak bisa daftar beasiswa. Jangankan internet, handphone saja mereka tidak ada. Tidak mampu beli,” pungkasnya
