Infonusa.co, Tenggarong – Anggota DPRD Kukar dari Dapil IV, Fachrudin menegaskan bahwa pembahasan aspirasi masyarakat dari hasil reses terus berlanjut melalui komunikasi dengan dinas-dinas terkait dan rapat-rapat resmi di DPRD.
Menurutnya, serapan APBD yang masih minim membuat pihaknya harus benar-benar menyeleksi usulan yang masuk sesuai dengan skala prioritas.
“Sebagian dinas sudah kita komunikasikan, bahkan ada yang kemarin sempat RDP untuk membahas kegiatan-kegiatan tahun 2026. Kalau skala prioritas, ya tentu kita bahas bersama agar tepat sasaran,” ujarnya pada Sabtu (30/8).
Ia menjelaskan, proses pembahasan anggaran cukup panjang, mulai dari rapat banggar hingga penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Setelah itu, masih akan ada tahapan-tahapan lain sebelum APBD 2026 benar-benar rampung.
“Kita sudah beberapa kali rapat banggar untuk KUA-PPAS, tapi setelah ini masih banyak rapat-rapat lanjutan. Tradisinya, biasanya APBD akan dirampungkan di akhir tahun, kurang lebih akhir November,” terangnya.
Menurut Fachrudin, beban belanja wajib (mandatory spending) juga menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan. Sesuai ketentuan, 10% dari APBD dialokasikan untuk kesehatan dan 20% untuk pendidikan.
“Kalau bicara mandatori spending, itu sudah jelas. Pendidikan minimal 20%, kesehatan 10%. Rutin kita di Kukar ini sudah mencapai lebih dari Rp3 triliun. Jadi sisanya itu yang harus benar-benar kita tata agar usulan dari masyarakat bisa terakomodasi,” jelasnya.
Politisi PAN tersebut menambahkan, meski anggaran pembangunan terbatas karena terserap belanja rutin, DPRD bersama pemerintah daerah tetap berupaya menyalurkan program-program prioritas, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita ini masih lihat serapan APBD yang minim, apalagi banyak sekali kebutuhan prioritas. Tapi tentu kita usahakan aspirasi masyarakat tetap berjalan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (Adv)
