Infonusa.co, Samarinda – Isu keterbatasan akses pendidikan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seiring dengan tingginya jumlah peserta didik yang tak sebanding dengan daya tampung sekolah negeri.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan bahwa ketimpangan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pemerataan hak pendidikan di daerah.
Dirinya menilai lonjakan pendaftar di sekolah negeri tiap tahun mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat pada layanan pendidikan pemerintah, sementara kapasitas yang tersedia belum memadai untuk menjawab kebutuhan tersebut secara merata.
“Sekolah negeri masih jadi pilihan utama karena biaya yang lebih terjangkau dan dianggap lebih terjamin dari sisi fasilitas. Tapi, ketika daya tampung tidak seimbang, akan muncul masalah baru, yaitu siswa yang gagal melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Tak hanya dari sisi kapasitas, tantangan lain datang dari kondisi geografis Kukar yang luas dan beragam. Sarkowi menekankan pentingnya pendekatan spasial dan kebutuhan riil masyarakat dalam menentukan lokasi pembangunan sekolah baru.
“Kita harus benar-benar paham kondisi wilayah. Kukar itu luas sekali. Jarak antardesa ke kota sangat jauh. Jadi sekolah harus dibangun dengan strategi yang bisa menjawab kebutuhan akses pendidikan yang merata,” ungkapnya.
Sebagai contoh, rencana pembangunan sekolah di wilayah Loa Tebu disebut sebagai langkah yang tepat karena berada di area penyangga yang bisa menjangkau beberapa desa sekaligus. Namun, persoalan ketersediaan lahan masih menjadi penghambat utama.
“Permasalahan terbesar kita saat mau bangun sekolah baru itu justru pembebasan lahannya. Ini butuh kerja sama antara provinsi dan kabupaten, atau bahkan peran masyarakat melalui hibah,” papar Sarkowi.
Lebih jauh, Sarkowi menyoroti dampak sosial dari ketidakseimbangan ini. Tidak sedikit siswa yang gagal masuk sekolah negeri akhirnya terpaksa menunda pendidikan hingga satu tahun. Bagi keluarga kurang mampu, pilihan bersekolah di swasta bukanlah solusi yang mudah karena faktor biaya.
“Ini bukan sekadar soal infrastruktur. Ini soal keadilan akses pendidikan. Jangan sampai anak-anak dari daerah terpencil tertinggal hanya karena mereka jauh dari pusat kota,” ucapnya tegas.
Sarkowi mendesak agar pemerintah daerah mempercepat penyusunan peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah agar pembangunan sekolah bisa lebih tepat sasaran.
“Kalau kita serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka akses pendidikan harus dijamin untuk semua, tanpa terkecuali,” tutupnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
