DPRD Samarinda Minta OPD Jangan Malu Curhat Soal Minimnya Anggaran dan Fasilitas Pelayanan

- Jurnalis

Senin, 15 Juni 2026 - 16:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket. Foto : Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Ardiansyah. (Foto : Sb)

Ket. Foto : Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Ardiansyah. (Foto : Sb)

Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Ardiansyah, mendesak penguatan koordinasi dan keterbukaan komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak legislatif.

Langkah ini dinilai krusial agar dewan dapat mengendus berbagai kendala pelayanan publik sejak dini sebelum telanjur memicu keluhan massal dari masyarakat.

“Sering kali ada berbagai keterbatasan yang dihadapi perangkat daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana pendukung maupun anggaran. Hal-hal seperti ini perlu disampaikan agar dapat dipahami bersama,”Ujarnya.

Ardiansyah mengatakan DPRD membutuhkan informasi yang lengkap untuk mengetahui kondisi riil yang dihadapi setiap OPD. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Menurutnya komunikasi tidak seharusnya dibangun hanya ketika muncul persoalan atau keluhan dari masyarakat. Koordinasi yang rutin justru akan membantu mengantisipasi berbagai hambatan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Kalau komunikasi berjalan baik sejak awal, tentu akan lebih mudah bagi semua pihak untuk mencari jalan keluar atas setiap kendala yang ada,” ucapnya

Ia mengaku selama ini berupaya menjalin komunikasi langsung dengan sejumlah OPD untuk memperoleh gambaran mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan program dan pelayanan publik.

Andriansyah menegaskan DPRD tidak hanya berfungsi melakukan pengawasan, tetapi juga mendukung kebutuhan pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Jika memang ada kebutuhan tambahan, baik fasilitas, personel maupun dukungan anggaran, sebaiknya disampaikan secara terbuka agar bisa dibahas sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap budaya keterbukaan dan kolaborasi antara DPRD dan OPD terus diperkuat. Menurutnya, sinergi yang baik akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Samarinda.

“Semakin baik koordinasi yang terbangun, semakin cepat pula solusi dapat ditemukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Sb/Adv)

Berita Terkait

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan
Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar
Kredit Kukar Idaman Terbaik Ditargetkan Meluncur Tahun Ini, Skema Masih Dibahas
Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan
Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai
Disketapang Kukar Evaluasi Ukuran Lantai Jemur Portable agar Sesuai Lahan Petani
Lahan Gambut Hulu Kukar Jadi Perhatian, BPBD Kaji Peluang Modifikasi Cuaca
Pemkab Kukar Koordinasikan Dukungan Lintas OPD untuk HSN 2026
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:20 WIB

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:18 WIB

Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:47 WIB

Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:45 WIB

Disketapang Kukar Evaluasi Ukuran Lantai Jemur Portable agar Sesuai Lahan Petani

Berita Terbaru

Foto: Kepala Bidang Aset BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno.

Pemkab Kukar

Sebanyak 101 Kendaraan Rusak Berat di Kukar Masuk Proses Lelang

Kamis, 15 Okt 2026 - 17:21 WIB