Infonusa.co, Samarinda – Jebloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dikhawatirkan bakal memicu efek berantai pada meroketnya harga kebutuhan pokok di Kota Samarinda.
Uniknya, ancaman kenaikan harga ini bukan dipicu oleh kelangkaan pangan, melainkan akibat melesatnya biaya distribusi logistik.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan fluktuasi kurs rupiah memiliki kaitan erat dengan sektor energi yang menjadi tulang punggung aktivitas transportasi dan logistik. Ketika dolar menguat, biaya yang berhubungan dengan kebutuhan energi berpotensi ikut mengalami kenaikan.
“Secara sederhana, dampaknya memang akan terasa pada sektor BBM karena komoditas minyak dunia diperdagangkan menggunakan dolar AS,” ucapnya.
Ia menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak mentah dari luar negeri membuat perubahan kurs sangat berpengaruh terhadap biaya pengadaan energi. Meskipun transaksi di dalam negeri menggunakan rupiah, harga dasar tetap dipengaruhi nilai tukar terhadap dolar.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu peningkatan ongkos distribusi barang, terutama bahan kebutuhan pokok yang harus melalui jalur pengiriman antardaerah maupun antarpulau sebelum tiba di Samarinda.
“Ketika rupiah melemah, biaya yang berkaitan dengan energi tentu akan ikut terdorong naik dan berpengaruh pada aktivitas distribusi,” katanya.
Sebagian besar pasokan pangan yang beredar di Samarinda masih didatangkan dari luar Kalimantan. Karena itu, biaya transportasi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan harga jual barang di tingkat konsumen.
Ia menilai setiap kenaikan biaya pengiriman akan berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok di pasaran. Apalagi proses distribusi memerlukan perjalanan panjang yang bergantung pada transportasi laut maupun darat.
“Mayoritas barang kebutuhan masyarakat masuk dari luar daerah. Proses pengirimannya membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit dan semuanya bergantung pada bahan bakar,” ungkapnya.
Dirinya berpandangan ketahanan pangan daerah perlu diperkuat melalui peningkatan produksi lokal. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah dapat berkurang dan harga komoditas menjadi lebih stabil.
Selain itu, Joha mendorong pemerintah daerah untuk terus menjaga kelancaran rantai distribusi pangan agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan biaya logistik yang dipicu oleh gejolak nilai tukar.
“Semakin dekat sumber produksi dengan konsumen, maka biaya distribusi bisa ditekan dan harga barang akan lebih terkendali,” pungkasnya. (Sb/Adv)
