Infonusa.co, Samarinda — Program pendidikan gratis atau Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai telah membuka akses luas bagi masyarakat, termasuk dalam pembiayaan kuliah kedokteran. Namun, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengingatkan bahwa peran serta orang tua tetap krusial dan tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh negara.
Menurut Sarkowi, meskipun pemerintah telah menanggung sebagian besar biaya pendidikan melalui Pergub tentang Gratispol, masih ada kebutuhan akan partisipasi keluarga—terutama dalam pendidikan yang biayanya tinggi, seperti kedokteran dan dokter spesialis.
“Kalau kita pikir sebelum ada Gratispol, banyak orang tua yang tetap sanggup menyekolahkan anaknya. Tapi sekarang, karena ada subsidi dari pemerintah, semua berharap dibiayai penuh. Itu tidak seimbang,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (2/7/2025).
Ia menilai pemahaman yang keliru soal subsidi bisa berdampak pada pola pikir masyarakat. Menurutnya, bantuan dari pemerintah semestinya dimaknai sebagai dukungan, bukan sebagai alasan untuk melepas tanggung jawab pribadi.
“Kalau ada selisih UKT Rp1 juta saja, masa orang tua enggan menambah? Padahal sebelumnya mereka harus bayar penuh. Harusnya ini dilihat sebagai bentuk gotong royong dalam pendidikan,” jelasnya.
Sarkowi menyoroti fenomena di mana masyarakat seolah-olah menggantungkan sepenuhnya pembiayaan kepada pemerintah, termasuk pada bidang pendidikan tinggi spesialis yang memerlukan investasi besar dan jangka panjang.
“Pemerintah hadir sebagai penopang, tapi keberhasilan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai semua diserahkan ke negara tanpa ada kontribusi dari keluarga,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program seperti Gratispol membutuhkan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Menurutnya, ketiganya harus saling melengkapi, terutama dalam menjawab kebutuhan tenaga kesehatan di daerah 3T.
“Masih banyak wilayah kita yang kekurangan dokter. Kalau hanya menunggu pemerintah, itu tidak cukup. Orang tua dan kampus juga harus ambil bagian, baik dalam rekrutmen maupun pembiayaan,” pungkasnya.
Dengan pemahaman yang kolektif dan saling mendukung, Sarkowi optimistis pemerataan pendidikan khususnya di bidang kesehatan akan lebih mudah tercapai. (San/Adv/DPRDKaltim)
