Infonusa.co, Samarinda – Di tengah perhatian publik yang terus memantau perkembangan penyelidikan kasus tambang ilegal di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul), muncul berita mengejutkan terkait pergantian Kepala Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK).
Peristiwa ini memicu berbagai spekulasi di kalangan masyarakat dan aktivis lingkungan mengenai kelangsungan proses hukum yang tengah berjalan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zuhry, memberikan pandangan yang menenangkan sekaligus menegaskan pentingnya menjaga integritas penyelidikan.
Menurut Sarkowi, pergantian pejabat tinggi di instansi penegak hukum bukan hal yang luar biasa dan kemungkinan besar sudah direncanakan jauh sebelumnya sebagai bagian dari mekanisme birokrasi.
“Mungkin pergantian ini memang sudah masuk dalam agenda rotasi atau mutasi yang telah dijadwalkan. Bisa juga ini bagian dari strategi internal guna memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, menjaga netralitas dan independensi penegakan hukum,” ucap Sarkowi, sapaan akrabnya.
Namun, Sarkowi juga menegaskan bahwa meskipun ada pergantian pimpinan, penegakan hukum tidak boleh mengalami gangguan atau kehilangan fokus. Dirinya berharap tim Gakkum LHK dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi internal maupun eksternal, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus tambang ilegal yang menjadi perhatian publik ini.
“Kita harus pastikan bahwa proses hukum berjalan dengan profesionalisme tinggi dan berdasarkan fakta yang objektif. Pergantian pimpinan bukan alasan untuk menunda atau melemahkan penyelidikan, melainkan justru menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas kerja,” jelasnya mempertegas.
Sarkowi juga mengingatkan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan transparan.
“Kasus tambang ilegal ini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kita harus menuntut hasil yang jelas dan tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum,” ihwalnya.
Sebagai wakil rakyat, Sarkowi berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong pihak terkait agar bekerja secara terbuka serta bertanggung jawab kepada publik. Ia berharap proses penegakan hukum dapat menjadi contoh bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penegakan aturan yang tegas di Kaltim.
(San/Adv/DPRDKaltim)
