Halo Nusantara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menggelar Rapat Paripurna ke-44, di Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Selasa 11 Oktober 2022. Salah satu agendanya mengenai jawaban Gubernur Kaltim tentang pandangan umum fraksi-fraksi terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Dalam hal ini, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud mengatakan bahwa selanjutnya DPRD Kaltim akan membahas lebih detail APBD 2023 di Badan Anggaran (Banggar). “Banggar akan membahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait program-program tahun 2023,” lanjutnya. “Akan dibahas secara cermat dan mendalam oleh Banggar dan TAPD sebagai suatu pertimbangan, persetujuan, kesepakatan dan laporan akhir yang akan disampaikan pada paripurna berikutnya,” ucap politisi Golkar ini.
Diketahui bahwa dalam pembahasan rapat paripurna sebelumnya terdapat selisih Rp200 juta yang membuat nilai proyeksi APBD 2023 Kaltim berubah, hal tersebut dipertanyakan pihak Dewan yang kala itu perwakilan Pemprov di wakili Pj Sekdaprov Kaltim. Dan menurut, Hasanuddin Mas’ud hal tersebut sudah selesai, terkait selisih nilai APBD 2023 dan berdasarkan jawaban Gubernur Kaltim yang diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny.
“Sudah klir soal selisih, yang benar yaitu Rp15,1 triliun, dan tempo hari itu (selisih) karena belum dicantumkan Rp200 juta yang untuk penyertaan modal kepada Perusda,” sambung Hasanuddin Mas’ud.
Ketua DPRD Kaltim menambahkan pula bahwa oada APBD Kaltim 2023 diproyeksikan sebesar Rp 15,1 triliun dan akan dialokasikan untuk beberapa program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastukur, serta penyelesaian beberapa kegiatan yang belum rampung pada tahun 2022. “Termasuk Rumah Sakit Korpri, Gedung Inspektorat serta Pendidikan dan terutama yang lagi viral saat ini yakni terkait intensif Guru,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Staf Ahli Gubernur bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny menerangkan bahwa upaya pencapaian pemerintahan Gubernur serta pencapaian program prioritas daerah telah dirumuskan dan dipertajam melalui alokasi anggaran di tahun 2023 sebagai tahun akhir masa jabatan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, termasuk pada sektor pendidikan. “Diantaranya, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan dengan memberikan tambahan penghasilan khusus guru serta hibah bagi tenaga rohaniawan,” ungkap Benny.
Di jelaskan pula bahwa dalam jawaban Gubernur, juga berkomitmen guna peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui Beasiswa Kaltim Tuntas, sejak 2019 hingga 2022 yang telah terealisasi beasiswa untuk kelompok umum sebanyak 62.965 orang dan beasiswa untuk kelompok keluarga miskin sebanyak 17.254 orang. “Serta termasuk penciptaan lapangan kerja terealisasi sebesar 16.148 orang pada industri kecil dan mikro, sedangkan dibidang industri menengah dan besar sudah terealisasi juga sebesar 33.289 orang,” sambung Benny.
“Selain itu pula, terdapat program pembangunan yang telah dilaksanakan periode 2019-2022 di sektor pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan, penyaluran modal usaha untuk UMKM Kaltim, bantuan rumah layak huni sebanyak 25.000 unit dan lainnya,” kata Benny. “Pencapaian indikator makro pembangunan Kaltim, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan capaian 76,88, laju pertumbuhan ekonomi 2,48 persen, angka kemiskinan 6,54 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,83 persen, indeks gini 0,334 dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,05,” bebernya.
“Semoga jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan Pemprov Kaltim ini, dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap berbagai substansi vang disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kaltim,” harapnya. “Dan sekaligus penyempurnaan terhadap langkah kebijakan dalam mengemban amanah rakyat Kaltim khususnya dalam penyusunan APBD Kaltim tahun anggaran 2023,” pungkasnya. (Im/Adv)
