Infonusa.co, Samarinda – Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membiayai pendidikan tinggi hingga jenjang S3 melalui program GratisPol menuai apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Anggota Komisi III, Syarifatul Sya’diah, menyebut program ini sebagai lompatan besar dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD Kaltim bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu, 9 Juli 2025.
“Program ini menjadi yang pertama di Indonesia dan patut diapresiasi. Tidak hanya membiayai kuliah hingga sarjana, tapi juga sampai program doktor. Ini membuka harapan besar bagi generasi muda kita,” kata politisi dari Fraksi PPP itu.
Dalam rapat, pihak eksekutif turut memaparkan mekanisme pelaksanaan, termasuk skema pembiayaan, jumlah penerima manfaat, serta kesiapan regulasi yang mengatur implementasinya. Syarifatul menilai penjelasan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan program secara konkret.
“Kita sudah dapat gambaran utuh. Regulasi dan nomenklaturnya sudah jelas, hambatan teknis pun sudah dipetakan. Sekarang tinggal eksekusinya saja,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya perjanjian kerja sama resmi (PKS) antara pemprov dan perguruan tinggi sebagai dasar legalitas sekaligus penguat komitmen pembiayaan. Menurutnya, PKS merupakan indikator nyata kesiapan program untuk direalisasikan dalam anggaran perubahan.
“Kalau masih pada tahap MoU, itu belum final. Tapi begitu masuk tahap PKS, maka data mahasiswa dan anggaran sudah bisa dihitung secara pasti,” jelasnya.
Tak hanya biaya kuliah, program GratisPol juga mencakup bantuan biaya hidup bagi mahasiswa penerima. Dari hasil evaluasi, bantuan yang disalurkan berkisar Rp5 juta dan dianggap sudah memenuhi kebutuhan dasar kebanyakan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Angka itu disusun berdasarkan hasil kajian dan survei kebutuhan lapangan. Jadi cukup representatif,” tambahnya.
Meski menilai program pendidikan ini sebagai prioritas strategis, Syarifatul tetap mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan anggaran daerah. Menurutnya, sektor lain seperti kesehatan dan infrastruktur juga tidak boleh diabaikan.
“Kita tentu dukung penuh sektor pendidikan, tapi harus tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal. Keseimbangan pembangunan lintas sektor tetap jadi pegangan,” tegasnya.
Ia berharap GratisPol bisa berjalan lancar dan tepat sasaran, serta menjadi model nasional untuk pembangunan SDM yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (San/Adv/DPRDKaltim)
