INFONUSA.CO, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus mengidentifikasi dan memetakan objek diduga cagar budaya (ODCB) sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya daerah. Saat ini, terdapat 86 ODCB yang tersebar di 20 kecamatan dan masih memerlukan kajian untuk proses penetapan sebagai cagar budaya.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kukar, Muhammad Saidar, mengatakan pemetaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengidentifikasi peninggalan bersejarah yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Hingga Oktober 2026, sebanyak 15 objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya.
“Cagar budaya yang sudah kami tetapkan saat ini berjumlah 15 objek. Sementara itu, ODCB yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya berjumlah sekitar 86 objek,” ucapnya.
Puluhan ODCB tersebut tersebar di 20 kecamatan di Kukar. Beberapa wilayah yang memiliki cukup banyak peninggalan bersejarah antara lain Kecamatan Sangasanga, Tenggarong, Anggana, dan Muara Kaman.
“Sekitar 86 ODCB tersebut tersebar di 20 kecamatan di Kukar. Lokasi dengan jumlah objek yang cukup banyak antara lain Kecamatan Sangasanga, Tenggarong, Anggana, dan Muara Kaman. Wilayah-wilayah tersebut masih menyimpan banyak peninggalan sejarah yang perlu mendapat perhatian,” ungkap Saidar.
Menurutnya, setiap objek perlu melalui kajian mendalam oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria penetapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penilaian tidak hanya melihat usia bangunan atau benda, tetapi juga mempertimbangkan nilai sejarah, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, serta karakteristik yang menunjukkan arti penting objek tersebut.
Pada bangunan bersejarah, misalnya, kajian dapat menelusuri periode pembangunan, bentuk arsitektur, dan latar belakang sejarah yang berkaitan dengan keberadaan bangunan.
“Yang terpenting, suatu objek harus memiliki nilai penting, baik dari segi pendidikan, sejarah, kebudayaan, maupun keagamaan. Selain itu, objek juga perlu dikaji dari segi masa atau gaya tertentu, misalnya gaya arsitektur Eropa, Belanda, atau gaya lainnya,” jelasnya.
Dalam proses identifikasi dan pelestarian, Disdikbud Kukar juga memperhatikan status kepemilikan objek serta lahan tempat peninggalan sejarah berada. Sejumlah objek terletak di tanah milik masyarakat, sementara sebagian lainnya berada di kawasan perusahaan.
Saidar mencontohkan bangunan peninggalan Belanda di Kecamatan Loa Kulu yang berada di kawasan perusahaan. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kepemilikan objek dan status lahannya, Disdikbud perlu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan serta pihak terkait.
“Salah satu kendala yang kami hadapi di lapangan adalah status kepemilikan objek. Beberapa objek berada di lahan milik masyarakat, sementara objek lainnya berada di kawasan perusahaan,” katanya.
Menurutnya, pendekatan kepada masyarakat juga diperlukan apabila objek bersejarah berada di lingkungan atau lahan milik warga. Koordinasi tersebut dibutuhkan agar proses kajian dan pelestarian tetap memperhatikan hak serta kepentingan pihak terkait.
Upaya pelestarian cagar budaya juga berkaitan dengan arah pembangunan daerah melalui 17 Program Prioritas Kukar Idaman Terbaik, khususnya program penguatan penggiat seni dan budaya daerah. Keberadaan cagar budaya tidak hanya penting untuk menjaga identitas masyarakat dan menjadi sumber pengetahuan sejarah, tetapi juga berpotensi mendukung pengembangan wisata berbasis sejarah dan kebudayaan.
Saidar mengatakan proses penetapan cagar budaya belum dapat dilaksanakan sepanjang 2025 hingga Oktober 2026 karena keterbatasan anggaran untuk mendukung kajian TACB. Meski demikian, Disdikbud berharap proses tersebut dapat kembali dilanjutkan pada 2027.
“Mudah-mudahan pada 2027 mendatang, kami bisa kembali mengupayakan proses penetapan tersebut. Harapan kami, kondisi anggaran semakin baik sehingga dapat dialokasikan untuk proses penetapan, pemeliharaan, dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kukar,” pungkasnya. (Adv/fi)
