INFONUSA.CO, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyusun konsep integrasi program dan anggaran lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengembangkan enam kawasan perdesaan. Setiap kawasan ditargetkan memperoleh dukungan pembangunan senilai Rp100 miliar, sehingga total kebutuhan anggaran direncanakan mencapai Rp600 miliar.
Pendanaan tersebut tidak direncanakan dalam bentuk penyerahan anggaran secara langsung kepada satu desa atau pengelola kawasan. Skemanya berupa akumulasi program dan kegiatan OPD yang diselaraskan dengan potensi serta kebutuhan masing-masing kawasan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan konsep tersebut masih dalam tahap perencanaan. Saat ini, pemerintah menginventarisasi kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sejumlah OPD untuk dipetakan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kawasan.
“Program Rp100 miliar per kawasan perdesaan ini masih dalam tahap perencanaan. Di tempat kita, ada enam kawasan yang sudah terbentuk. Jadi, jika setiap kawasan diberikan Rp100 miliar, total anggarannya akan mencapai Rp600 miliar,” ucap Arianto.
Menurutnya, enam kawasan tersebut telah memperoleh dukungan melalui berbagai program pembangunan daerah. Namun, akumulasi nilai kegiatan yang berjalan belum mencapai target Rp100 miliar untuk setiap kawasan.
Karena itu, DPMD Kukar akan memetakan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing OPD agar pembangunan antardesa saling terhubung dan sesuai dengan potensi unggulan wilayah.
“Rencananya, kita akan menyusun konsep dengan melihat kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh beberapa OPD di kawasan tersebut. Kegiatan-kegiatan itu nantinya akan menjadi bagian dari alokasi anggaran Rp100 miliar tersebut,” jelasnya.
Arianto mengakui, kemampuan keuangan daerah saat ini belum memungkinkan pemerintah memenuhi target pendanaan tersebut. Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pematangan mekanisme penganggarannya.
“Mudah-mudahan, ketika APBD kita sudah memadai, program ini bisa direalisasikan. Harapannya, dalam satu hingga dua tahun ke depan, program ini bisa dilaksanakan karena anggaran Rp100 miliar per kawasan memang cukup besar,” ungkap Arianto.
Selain kesiapan anggaran, Pemkab Kukar masih memerlukan regulasi khusus untuk mengatur skema pendanaan pengembangan kawasan perdesaan. Arianto menyebut, dasar hukum pembentukan kawasan telah tersedia melalui Peraturan Bupati (Perbup), tetapi aturan mengenai alokasi anggaran Rp100 miliar per kawasan belum ditetapkan
“Belum ada perbup untuk pemberian anggarannya. Kalau untuk pembentukan kawasannya, sudah ada perbup. Namun, untuk pemberian anggaran tersebut, belum ada perbup yang mengaturnya,” jelasnya.
DPMD Kukar telah mengidentifikasi enam kawasan perdesaan dengan karakteristik dan potensi ekonomi berbeda. Kawasan tersebut meliputi Agrowisata Bahari di Kecamatan Loa Kulu, yang mencakup Desa Jembayan Tengah, Loh Sumber, Sumber Sari, Ponoragan, Sepakat, dan Rempanga. Pengembangannya diarahkan untuk mengoptimalkan sektor pertanian dan pariwisata perdesaan.
Selanjutnya, Kawasan Agroindustri 3S di Kecamatan Marangkayu meliputi Desa Semangko, Sebuntal, dan Santan Ulu. Kawasan ini diproyeksikan untuk memperkuat kegiatan pertanian dan pengolahan hasil produksi masyarakat.
Masih di Kecamatan Marangkayu, Kawasan Pir Lestari mencakup Desa Perangat Baru, Makarti, Perangat Selatan, Bunga Putih, dan Sambera Baru. Pengembangannya memerlukan dukungan lintas sektor yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan desa-desa di dalamnya.
Di Kecamatan Tenggarong Seberang terdapat Kawasan Agroekowisata Separi Sejahtera yang meliputi Desa Kerta Buana, Buana Jaya, Bukit Pariaman, Suka Maju, dan Separi. Kawasan ini dirancang untuk memadukan potensi pertanian dengan pariwisata berbasis lingkungan.
Kawasan lainnya di kecamatan yang sama adalah Agrowisata Traspolitan, yang mencakup Desa Embalut, Bangun Rejo, Manunggal Jaya, Karang Tunggal, Bukit Raya, Tanjung Batu, dan Loa Lepu.
Sementara itu, Kawasan Pangan Lestari Benua Tuha mencakup wilayah Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman. Data yang disampaikan menyebutkan kawasan tersebut antara lain meliputi Desa Manunggal Jaya dan Sumber Sari.
Arianto menjelaskan, pembentukan kawasan perdesaan bertujuan mengintegrasikan potensi sejumlah desa ke dalam satu perencanaan pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, program dan dukungan anggaran dapat diarahkan sesuai kebutuhan wilayah serta sektor ekonomi unggulannya.
“Nah, nantinya kita akan mendukung pendanaannya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kawasan tersebut,” katanya.
Ia mencontohkan, sejumlah wilayah di Tenggarong Seberang memiliki potensi wisata dan pertanian yang dapat dikembangkan secara terpadu sesuai tema masing-masing kawasan.
“Misalnya, di beberapa wilayah Tenggarong Seberang, ada kawasan yang memiliki potensi wisata dan ada pula yang memiliki potensi pertanian. Nah, potensi-potensi ini nantinya akan dioptimalkan sehingga kawasan tersebut benar-benar berkembang sesuai dengan tema yang telah ditentukan,” jelasnya.
Dalam skema yang disiapkan, target Rp100 miliar per kawasan berasal dari akumulasi dukungan program dan kegiatan OPD yang terlibat. Untuk sementara, pembangunan masih mengandalkan anggaran yang tersedia pada masing-masing perangkat daerah.
“Memang, saat ini kita masih mengandalkan anggaran yang tersedia di masing-masing OPD. Namun, nantinya, untuk program Rp100 miliar tersebut, akan dipastikan bahwa seluruh OPD yang terlibat dalam suatu kawasan dapat mengelola anggaran dengan total alokasi sebesar Rp100 miliar ketika APBD kita sudah memadai. Itu targetnya,” tegasnya.
Melalui integrasi program dan anggaran lintas OPD, Pemkab Kukar menargetkan pembangunan enam kawasan perdesaan dapat disusun berdasarkan potensi masing-masing wilayah. Namun, pencapaian target Rp600 miliar masih bergantung pada kemampuan APBD, pematangan konsep, mekanisme pendanaan, serta penetapan regulasi pendukung. (Adv/fi)
