Infonusa.co, Samarinda – Upaya menambah jumlah dokter spesialis di Kalimantan Timur masih menemui jalan terjal. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan bahwa hingga saat ini kebutuhan akan tenaga medis spesialis di sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil, belum terpenuhi secara optimal.
Menurutnya, persoalan kekurangan dokter bukan semata-mata karena kurangnya kuota atau dana, tetapi juga akibat kerumitan dalam sistem rekrutmen dan regulasi kepegawaian yang tumpang tindih.
“Menarik dokter spesialis untuk masuk ke sistem pelayanan publik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk soal formasi ASN yang melibatkan BKN dan mekanisme pusat,” jelas Sarkowi.
Ia menegaskan bahwa idealnya distribusi dokter spesialis di Kaltim bisa mengacu pada kebutuhan per wilayah dan rasio penduduk. Namun realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan yang masih cukup tinggi, terutama di wilayah pedalaman yang jauh dari pusat layanan kesehatan.
“Kita ingin ada pemerataan. Setiap kabupaten atau daerah terluar harus punya akses dokter spesialis. Tapi saat kuotanya sudah dibuka, justru jumlah peminatnya tidak sebanding,” katanya.
Sarkowi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman untuk merancang pola rekrutmen yang lebih kontekstual. Salah satu wacana yang dibahas adalah membuka jalur seleksi khusus bagi calon dokter dari daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).
“Orang dari daerah, kalau dikasih kesempatan, biasanya punya komitmen lebih tinggi untuk kembali dan mengabdi di tempat asalnya. Ini harus mulai kita dorong sejak dari bangku pendidikan,” ujarnya.
Ironisnya, menurut Sarkowi, ketika formasi untuk dokter dari daerah terpencil ditambah tahun lalu, jumlah pendaftar justru menurun drastis. Ia menyebut fenomena ini sebagai “kontradiksi kebijakan” yang perlu dikaji lebih dalam.
“Sudah dibuka ruangnya, tapi antusiasmenya turun. Ini sinyal bahwa mungkin strategi promosinya salah, atau insentif yang ditawarkan belum cukup menarik,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya merumuskan strategi rekrutmen tenaga medis yang tidak hanya administratif, tapi juga berbasis pendekatan sosial dan kebutuhan daerah. Menurutnya, solusi harus dirancang jangka panjang dan terintegrasi.
“Rekrutmen tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, harus jadi program lintas sektor. Bukan cuma soal teknis pengangkatan, tapi juga soal insentif, jaminan karier, dan jangkauan fasilitas,” tutup Sarkowi.
DPRD Kaltim berkomitmen terus mendorong kebijakan yang mendukung keberadaan tenaga medis secara merata, demi menjamin layanan kesehatan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. (San/Adv/DPRDKaltim)
