Infonusa.co, Samarinda– Ratusan bangku kosong yang tersisa di berbagai Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Samarinda menjadi tanda tanya besar di awal tahun ajaran baru. Di tengah semarak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), lebih dari 2.000 kursi di SD negeri tak terisi, sementara sekolah swasta justru dibanjiri pendaftar.
Fenomena ini mengundang perhatian Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, yang menyebutnya sebagai gejala turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
“Jika masyarakat lebih memilih sekolah swasta, artinya sekolah negeri perlu introspeksi. Ini bukan soal jumlah bangku saja, tapi menyangkut mutu layanan pendidikan,” ujarnya saat dikonfirmasi di Samarinda.
Menurut Darlis, ada beberapa faktor yang mendorong pergeseran pilihan orang tua murid. Kualitas pengajaran, kedisiplinan, dan fasilitas belajar menjadi pertimbangan utama. Ditambah lagi dengan kemampuan ekonomi masyarakat Kaltim yang cenderung meningkat, membuat biaya di sekolah swasta bukan lagi halangan bagi sebagian besar keluarga.
“Banyak orang tua yang kini rela membayar lebih demi keyakinan bahwa anak mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik, terutama di jenjang pendidikan dasar,” jelasnya.
Darlis juga menyoroti ketimpangan antara jumlah sekolah negeri dengan distribusi siswa, yang dinilainya tidak proporsional. Ia mengkhawatirkan jika kondisi ini dibiarkan, sekolah-sekolah negeri yang kekurangan siswa akan menghadapi risiko penggabungan atau bahkan penutupan.
“Kalau tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kebijakan rasionalisasi sekolah akan diterapkan. Ini yang harus dicegah sedini mungkin,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong agar sekolah negeri tak hanya mengandalkan status sebagai institusi milik pemerintah, tetapi juga mulai berinovasi dan meningkatkan daya saing. Pembenahan mutu guru, pendekatan pembelajaran yang adaptif, hingga pengelolaan sekolah yang transparan dinilai sebagai langkah awal untuk merebut kembali kepercayaan publik.
“Sekolah negeri punya kelebihan dari sisi biaya dan akses. Tapi jika tak diimbangi dengan kualitas, masyarakat tentu akan mencari alternatif lain,” pungkas Darlis.
Ia pun menyerukan agar Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh, sekaligus menyusun strategi pemulihan citra sekolah negeri agar tetap relevan di mata masyarakat. (San/Adv/DPRDKaltim)
