Infonusa.co, Samarinda – Wacana strategis berupa pemisahan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif dari payung kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga kini dibahas. DPRD Samarinda menilai, penggabungan multidimensi urusan dalam satu rumpun kedinasan membuat akselerasi sektor pariwisata berjalan setengah hati, padahal ceruk potensinya sangat menjanjikan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa sektor kepariwisataan dan industri kreatif membutuhkan nakhoda organisasi yang lebih spesifik serta fokus agar peta pengembangannya bisa dieksekusi secara masif dan paripurna.
”Benang merah dari forum rapat hari ini adalah lahirnya rekomendasi resmi dewan agar urusan pariwisata dan ekonomi kreatif dilepaskan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Melalui pembentukan kelembagaan yang mandiri, kita berharap nakhodanya bisa bekerja jauh lebih fokus dan optimal,” cetus Iswandi.
Ia menyoroti adanya ketimpangan kebijakan (paradoks) di mana gairah pemerintah daerah dalam membangun dan mempercantik berbagai destinasi wisata baru tidak diimbangi dengan suntikan alokasi anggaran yang ideal bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab. Akibatnya, rentetan cetak biru pengembangan pariwisata terkesan mandek akibat terkunci keterbatasan modal operasional
”Otoritas eksekutif gencar membangun infrastruktur wisata, namun sayangnya pasokan anggaran untuk dinas pengelolanya justru sangat seret. Ketidakseimbangan ini wajib dievaluasi total agar investasi fisik yang sudah ditanam tidak mubazir,” kritiknya.
Kendati melempar kritik pada aspek anggaran, Iswandi tetap memberikan rapor hijau bagi capaian kinerja pendapatan sektor pariwisata yang memperlihatkan kurva pertumbuhan yang menjanjikan.
Hingga pertengahan tahun 2026, kantong PAD yang berhasil disetor oleh Disporapar telah menyentuh angka sekitar Rp750 juta, atau mengamankan lebih dari separuh target tahunan yang dipatok sebesar Rp1,4 miliar.
Di samping membedah peta wisata, Komisi II juga memberikan perhatian khusus pada status sejumlah aset infrastruktur olahraga milik Pemerintah Kota Samarinda yang hingga kini terlantar atau belum tergarap optimal.
Sumbatan utamanya ditengarai akibat proses serah terima dokumen serta status kepemilikan aset dari Pemerintah Provinsi Kaltim yang masih terkatung-katung. Alhasil, pengelolaan fasilitas premium, seperti klaster Stadion Segiri beserta bangunan pendukung di areanya, belum bisa dikomersialkan secara maksimal.
Menurut kalkulasi Iswandi, magnitudo pariwisata di Kota Samarinda bakal melompat jauh lebih perkasa apabila ditopang oleh fondasi kelembagaan yang kokoh serta pasokan anggaran yang proporsional.
”Dengan hadirnya struktur organisasi yang independen dan fokus, kita optimistis perputaran roda pariwisata akan bergerak lebih dinamis, ekosistem industri kreatif anak muda semakin subur, dan grafik kontribusi riil terhadap PAD kota akan melonjak tajam,” pungkas Iswandi. (San/Adv)
