Lemahnya Pengawasan Tata Ruang Hijau Disebut Damayanti Sebagai Akibat Banjir yang Tak Terbendung

- Jurnalis

Rabu, 4 Juni 2025 - 11:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti.

Infonusa.co, Samarinda – Banjir merupakan tragedi yang terus mengahmpiri sekitar kawasan Kalimantan Timur (Kaltim). Hujan yang kini semakin ekstrim tidak hanya menjadi persoalan tunggal, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Damayanti menilai pemukiman yang kerap menjadi kawasan resapan air kini terlihat pembangunan – pembangunan.

Damayanti menilai pengawasan dan perizinan bangunan hingga saat ini menjadi lemah. Pasalnya, daerah yang seyogyanya menjadi kawasan untuk mengalirkan air agar tidak tergenang tengah marak menjadi pemukiman dengan bangunan yang semakin banyak.

Politis dapil Balikpapan tersebut menyoroti banyaknya alih fungsi kawasan hijau dan perbukitan menjadi area permukiman, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap daya serap tanah.

“Dulu perumahan WIKA itu aman-aman saja, sekarang jadi langganan banjir. Kenapa? Karena kawasan perbukitan yang dulunya jadi resapan air, sekarang berubah jadi perumahan,” ujar Damayanti.

Ia menyebut bahwa banjir bukan hanya terjadi di wilayah rawan, tapi juga mulai merambah ke titik-titik baru yang sebelumnya bebas genangan. Hal tersebut, menandakan tidak adanya kontrol serius terhadap dampak lingkungan dalam proses pembangunan.

“Alih fungsi lahan tanpa kontrol mempercepat kerusakan lingkungan. Kita tidak menolak pembangunan, tapi harus ada keseimbangan dengan keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya.

Damayanti meminta pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan pemberian izin pembangunan, terutama di kawasan yang secara ekologis penting. Ia juga menyoroti kurangnya analisis dampak lingkungan (Amdal) yang benar-benar diterapkan secara ketat.

“Kalau dibiarkan, banjir akan jadi bencana permanen. Bukan hanya merugikan warga, tapi juga membebani APBD untuk penanganan darurat setiap tahun,” tegasnya.

Ia mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga pengawas lingkungan untuk melakukan audit tata ruang secara menyeluruh.

“Kalau tata ruangnya longgar dan perizinan gampang, jangan heran banjir jadi langganan,” tandas Damayanti. (San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan
Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar
Kredit Kukar Idaman Terbaik Ditargetkan Meluncur Tahun Ini, Skema Masih Dibahas
Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan
Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai
Disketapang Kukar Evaluasi Ukuran Lantai Jemur Portable agar Sesuai Lahan Petani
Lahan Gambut Hulu Kukar Jadi Perhatian, BPBD Kaji Peluang Modifikasi Cuaca
Pemkab Kukar Koordinasikan Dukungan Lintas OPD untuk HSN 2026
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:20 WIB

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:18 WIB

Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:16 WIB

Kredit Kukar Idaman Terbaik Ditargetkan Meluncur Tahun Ini, Skema Masih Dibahas

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:47 WIB

Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai

Berita Terbaru

Foto: Sekda Kukar, Sunggono.

Pemkab Kukar

Kukar Matangkan Lokasi Lomba dan Kontingen Jelang MTQ Kaltim

Jumat, 16 Okt 2026 - 19:27 WIB