Lemahnya Pengawasan Tata Ruang Hijau Disebut Damayanti Sebagai Akibat Banjir yang Tak Terbendung

- Jurnalis

Rabu, 4 Juni 2025 - 11:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti.

Infonusa.co, Samarinda – Banjir merupakan tragedi yang terus mengahmpiri sekitar kawasan Kalimantan Timur (Kaltim). Hujan yang kini semakin ekstrim tidak hanya menjadi persoalan tunggal, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Damayanti menilai pemukiman yang kerap menjadi kawasan resapan air kini terlihat pembangunan – pembangunan.

Damayanti menilai pengawasan dan perizinan bangunan hingga saat ini menjadi lemah. Pasalnya, daerah yang seyogyanya menjadi kawasan untuk mengalirkan air agar tidak tergenang tengah marak menjadi pemukiman dengan bangunan yang semakin banyak.

Politis dapil Balikpapan tersebut menyoroti banyaknya alih fungsi kawasan hijau dan perbukitan menjadi area permukiman, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap daya serap tanah.

“Dulu perumahan WIKA itu aman-aman saja, sekarang jadi langganan banjir. Kenapa? Karena kawasan perbukitan yang dulunya jadi resapan air, sekarang berubah jadi perumahan,” ujar Damayanti.

Ia menyebut bahwa banjir bukan hanya terjadi di wilayah rawan, tapi juga mulai merambah ke titik-titik baru yang sebelumnya bebas genangan. Hal tersebut, menandakan tidak adanya kontrol serius terhadap dampak lingkungan dalam proses pembangunan.

“Alih fungsi lahan tanpa kontrol mempercepat kerusakan lingkungan. Kita tidak menolak pembangunan, tapi harus ada keseimbangan dengan keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya.

Damayanti meminta pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan pemberian izin pembangunan, terutama di kawasan yang secara ekologis penting. Ia juga menyoroti kurangnya analisis dampak lingkungan (Amdal) yang benar-benar diterapkan secara ketat.

“Kalau dibiarkan, banjir akan jadi bencana permanen. Bukan hanya merugikan warga, tapi juga membebani APBD untuk penanganan darurat setiap tahun,” tegasnya.

Ia mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga pengawas lingkungan untuk melakukan audit tata ruang secara menyeluruh.

“Kalau tata ruangnya longgar dan perizinan gampang, jangan heran banjir jadi langganan,” tandas Damayanti. (San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman
Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus
DPRD Samarinda ajak Mahasiswa Tak Sekadar Kritik, Tapi Ikut Kawal Kebijakan Daerah
DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK
DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan
Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah
DPRD Samarinda Minta OPD Jangan Malu Curhat Soal Minimnya Anggaran dan Fasilitas Pelayanan
Sampah Menumpuk Bukan Melulu Soal Kinerja, DPRD Samarinda Minta Evaluasi Total Armada DLH
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:39 WIB

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:38 WIB

Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:35 WIB

DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:33 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:31 WIB

Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah

Berita Terbaru