Infonusa.co, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja dari Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kamis (10/7/2025), untuk membahas peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mengelola pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB di wilayah Kutim.
Pertemuan ini menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri serta potensi peran sekolah swasta dalam menjawab persoalan distribusi pendidikan yang merata.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa topik yang diangkat berkaitan erat dengan kewenangan Pemprov, khususnya dalam pengelolaan pendidikan menengah yang selama ini menjadi tanggung jawab provinsi.
“Isu yang dibawa teman-teman dari DPRD Kutim memang masuk dalam ranah Pemprov. Terutama soal akses siswa ke SMA, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab provinsi,” ujarnya di Gedung E DPRD Kaltim.
Darlis juga menekankan pentingnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap sekolah swasta, yang sering kali diposisikan sebagai pilihan kedua setelah sekolah negeri.
“Jika seluruh siswa berlomba masuk sekolah negeri, tentu daya tampung akan jadi kendala setiap tahun. Padahal sekolah swasta juga memiliki dukungan dari pemerintah seperti BOSNAS dan BOSDA,” katanya.
Ia menyoroti kondisi sekolah swasta di Kutim, termasuk sekolah Muhammadiyah, yang masih kekurangan peserta didik. Menurutnya, diperlukan edukasi publik agar masyarakat lebih menghargai dan mempertimbangkan sekolah swasta sebagai pilihan utama.
“Perlu ada sosialisasi secara masif agar masyarakat tahu bahwa kualitas pendidikan tak hanya ada di sekolah negeri. Pemerintah berkewajiban membantu semua lembaga pendidikan, termasuk swasta,” jelasnya.
Sebagai solusi sementara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim disebut tengah mempertimbangkan penambahan jumlah siswa per kelas dari sebelumnya 36 menjadi 38 atau bahkan 40 orang. Meski demikian, Darlis mengingatkan agar kebijakan ini tidak justru merugikan keberadaan sekolah swasta.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim melalui Disdikbud telah menyusun rencana pembangunan sekolah baru di sejumlah titik padat penduduk, khususnya di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Selain itu, penambahan ruang kelas untuk sekolah negeri yang sudah ada juga akan dilakukan.
“Pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas sedang dirancang untuk menjawab kebutuhan di wilayah Kutim. Ini bentuk komitmen Pemprov dalam memperluas akses pendidikan,” tandasnya.
(San/Adv/DPRDKaltim)
