Infonusa.co, Samarinda – Pulau Maratua di Kabupaten Berau, yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus wilayah perbatasan strategis di Kalimantan Timur, kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi III, Syarifatul Syadiah, menilai pembangunan di pulau tersebut masih jauh dari harapan.
Dalam pernyataannya, Syarifatul menekankan bahwa potensi besar Maratua belum dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang sepadan. Menurutnya, persoalan lingkungan hingga akses jalan yang buruk menunjukkan minimnya intervensi pemerintah.
“Maratua punya nilai strategis secara geografis dan potensi pariwisata yang luar biasa. Tapi kalau infrastrukturnya tetap seperti ini, bagaimana bisa berkembang?” ujarnya.
Salah satu masalah krusial yang disoroti adalah abrasi pantai yang semakin mengancam keberlangsungan kawasan pesisir. Ia menegaskan, kerusakan tak hanya terjadi di Teluk Harapan, melainkan juga mulai meluas ke kampung-kampung seperti Payung-Payung.
“Kerusakan garis pantai ini sudah memprihatinkan. Ini bukan hanya terjadi di satu titik saja, tapi sudah meluas. Kita butuh penanganan komprehensif dan cepat,” tegasnya.
Syarifatul menyampaikan bahwa penanganan abrasi tak bisa hanya menunggu intervensi dari pemerintah provinsi atau pusat. Ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya dinas terkait seperti PUPR, segera turun tangan secara aktif.
“Tidak cukup menunggu program dari atas. Pemkab harus punya inisiatif dan bertindak lebih progresif demi menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir,” katanya.
Tak berhenti di soal abrasi, ia juga menyinggung persoalan infrastruktur jalan yang dinilainya memperparah kondisi wilayah. Akses jalan utama di Teluk Harapan disebutnya hanya dibeton sebagian, sementara sisanya rusak parah dan tidak tersentuh perbaikan.
“Bayangkan, jalan utama hanya disemen 10 meter, sisanya rusak parah. Ini jelas menyulitkan mobilitas, termasuk bagi wisatawan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurut Syarifatul, pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan fasilitas pendukung pariwisata harus dijadikan prioritas mutlak. Ia meyakini bahwa penguatan infrastruktur akan memperkokoh posisi Maratua sebagai wilayah terdepan Kalimantan Timur dan etalase perbatasan Indonesia.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan keindahan alam. Pemerintah harus hadir untuk memastikan pembangunan yang adil, khususnya di daerah perbatasan,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, ia menekankan pentingnya perhatian menyeluruh dari seluruh tingkatan pemerintahan. Maratua, katanya, tak boleh terus tertinggal di tengah geliat pembangunan daerah lain.
“Kalau pemerintah serius soal pemerataan pembangunan, maka Maratua seharusnya jadi prioritas. Ini bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang martabat dan masa depan masyarakatnya,” pungkasnya.
(San/Adv/DPRDKaltim)
