Infonusa.co, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyebut pihaknya telah mengusulkan satu rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pencegahan perkawinan Anak pada Agenda Rapat Paripurna dan penyampaian laporan kegiatan reses anggota dewan masa persidangan III tahun 2026 pada Rabu (11/26).
Dewan yang kerap disapa Puji tersebut, menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan dua raperda sekaligus, akan tetapi hanya satu yang dapat diusulkan, sebab adanya keterbasan anggaran untuk tahun 2027.
“Kami sebenarnya ada dua usulan, tapi karena harus ada yang prioritas, mana untuk tahun 2027, sehingga kami memilih yang pencegahan perkawinan anak,” jelasnya.
Alasan pengusulan Raperda tersebut, kata Puji, sebab timbulnya laporan dari DP2PA, Pengadilan Agama, Kantor Wilayah Agama, dan Komunitas permpuan di Samarinda terkait banyaknya kasus perwakinan anak.
Melanjutkan pernyataannya, Puji menyebut angka kekerasan yang timbul atas perkawinan tersebut juga turut DP2KB. Dari berbagai laporan tersebut, muncullah usualan untuk membuat raperda yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Samarinda.
“Kita sudah punya Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga tetapi untuk lebih khususnya, itu pada pencegahan perkawinan anak,” beber Puji.
Permasalahan yang terjadi tidak terlepas dari permasalahan sosial dan perekonomian. Puji berharap Raperda ini membuat masyarakat paham bahwa anak perlu dilindungi dan memiliki masa depan sebagai pilar utama bangsa.
Ia juga mengatakan nanti akan turut mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat. Melalui pendekatan preventif ini permasalahan yang terjadi selama ini dapat terselesaikan hingga akar rumputnya.
“Banyak hal yang membuat kami akhirnya, memilih memprioritaskan tentang pencegahan perkawinan anak, penegakan undang-undang atas perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tanggah dan kekerasan seksual di Kota Samarinda harus diselesaikan,” Pungkasnya. (San/Adv)
