Infonusa.co, Samarinda – Pembangunan infrastruktur jalan penghubung Pelita III (Kecamatan Sambutan) menuju Jalan Merdeka (Kecamatan Sungai Pinang) memang telah rampung dan diresmikan. Namun, di balik mulusnya aspal jalan tersebut, tersimpan persoalan pelik terkait status lahan yang belum sepenuhnya tuntas, mulai dari sisa pembayaran kompensasi warga hingga urusan administrasi hibah yang menggantung.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa realisasi pembayaran ganti rugi atau kompensasi lahan kepada warga baru mencapai sekitar 40 persen. Sisanya yang kurang lebih 60 persen masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pihak kontraktor pelaksana.
”Pembayaran kepada warga baru sekitar 40 persen, jadi masih ada 60 persen lagi yang harus dilunasi. Pihak kontraktor tadi sudah menyatakan kesanggupannya untuk menuntaskan sisa kewajiban tersebut,” ujar Samri.
Selain persoalan finansial, Komisi I menyoroti karut-marut administrasi pertanahan. Warga yang berniat menghibahkan sebagian tanahnya untuk kepentingan umum ternyata belum menuangkan komitmen tersebut ke dalam dokumen resmi yang sah secara hukum.
Tak hanya itu, persoalan biaya pemecahan sertifikat tanah turut menjadi kendala baru. Sebagian warga pemilik lahan mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab menanggung biaya administrasi pemecahan sertifikat akibat sebidang tanah mereka terpotong untuk badan jalan.
Samri menyayangkan lambatnya penyelesaian aspek legalitas lahan ini. Menurutnya, urusan pembebasan dan kejelasan status tanah semestinya sudah klir sejak tahap perencanaan awal proyek, bukan justru menyisakan masalah pelik setelah fisik jalan selesai dibangun.
”Jangan sampai jalan sudah selesai dibangun dan diresmikan, tetapi urusan tanah rakyat justru masih mangkrak. Ini bisa menjadi celah persoalan hukum dan menghambat proses pencatatan aset resmi Pemkot Samarinda,” tegas politikus PKS tersebut.
DPRD Samarinda mendesak Pemkot Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum untuk turun tangan mengawal pelunasan kompensasi, menuntaskan dokumen hibah, serta memperjelas mekanisme tanggungan biaya pemecahan sertifikat warga agar hak masyarakat terlindungi dan status aset daerah memiliki kepastian hukum. (San/Adv)
