Infonusa.co, Samarinda – Pembentukan 59 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Samarinda dinilai belum menjadi jaminan atas tumbuhnya aktivitas ekonomi riil di tingkat kelurahan. DPRD Kota Samarinda mengingatkan bahwa tanpa kesiapan modal kerja, strategi bisnis yang matang, dan kepastian operasional, gerai-gerai koperasi yang telah dibangun berisiko mangkrak dan sekadar menjadi bangunan tanpa kegiatan usaha.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai proses pembentukan koperasi kelurahan ini terkesan terburu-buru secara administratif tanpa dibarengi kesiapan skema pembiayaan yang kuat. Berdasarkan pemantauan di lapangan, sejumlah gerai dan kepengurusan koperasi memang telah terbentuk, namun aktivitas perdagangan maupun transaksi ekonomi di dalamnya belum berjalan sama sekali.
”Program ini terkesan dikebut, sementara persiapan dan pembiayaannya belum matang. Akibatnya, koperasi dan gerainya sudah terbentuk secara administratif, tetapi kegiatan usahanya sama sekali belum berjalan,” ujar Viktor.
Viktor menekankan bahwa tantangan terbesar koperasi di kawasan perkotaan adalah persaingan sengit dengan jaringan ritel modern, supermarket, hingga platform belanja daring yang sudah memiliki rantai pasok kokoh. Tanpa strategi pemasaran yang menarik dan jeli melihat celah pasar, gerai koperasi akan sulit menggaet minat belanja warga sekitar.
Untuk menyikapi hal tersebut, Komisi II mendorong pengelola koperasi agar memfokuskan komoditas jualannya pada barang-barang kebutuhan pokok yang vital dan sangat dicari masyarakat, seperti elpiji 3 kilogram serta paket sembako berharga terjangkau. Selain itu, koperasi dituntut mampu memotong rantai distribusi agar harga jual produk tetap bersaing di pasaran.
Kendati demikian, pemenuhan pasokan barang dan efisiensi rantai distribusi tersebut mustahil terwujud tanpa sokongan modal kerja yang memadai. Selain permodalan, DPRD Samarinda juga menggarisbawahi pentingnya program pendampingan dan pelatihan manajemen bagi para pengurus agar cakap dalam mengelola stok barang, pembukuan keuangan, serta pembagian keuntungan usaha secara transparan.
Di sisi lain, Viktor turut menyentil persoalan administrasi terkait pembangunan fisik gerai. Pihaknya menerima laporan mengenai adanya rekanan atau kontraktor yang belum menerima pembayaran penuh meski pekerjaan fisik bangunan gerai telah diselesaikan secara tuntas di lapangan.
”Pemkot Samarinda harus segera menyelesaikan persoalan pembayaran kepada kontraktor yang sudah menuntaskan pekerjaan fisik gerai. Jangan sampai masalah administrasi ini berlarut-larut dan mengganggu pelaksanaan program secara keseluruhan. Kita ingin koperasi ini benar-benar menggerakkan ekonomi warga di tingkat tapak, bukan sekadar proyek seremonial,” tegas Viktor. (San/Adv)
