Infonusa.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti efektivitas penertiban minuman keras (miras) ilegal di tengah masyarakat. Tingginya angka penyitaan barang bukti dalam berbagai operasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) dinilai belum cukup menjadi tolok keberhasilan jika pelanggaran serupa terus berulang di kemudian hari.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa maraknya temuan miras saat razia bisa jadi mencerminkan sosialisasi aturan yang belum merata. Menurutnya, masih banyak warga maupun pelaku usaha yang kurang memahami ketentuan hukum ihwal peredaran minuman beralkohol di Kota Tepian.
Pernyataan tersebut disampaikan Samri usai mengikuti agenda pemusnahan barang bukti pelanggaran Perda di kawasan Lapangan Parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut, Samri mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar lebih proaktif menyosialisasikan regulasi perdagangan alkohol secara transparan. Edukasi publik ini dinilai krusial agar masyarakat dan pelaku usaha paham betul batasan legalitasnya.
Ia mengingatkan, regulasi di Samarinda sejatinya telah mengatur secara spesifik titik-titik mana saja yang diizinkan memperjualbelikan miras, seperti hotel serta restoran dengan klasifikasi bintang tiga ke atas. Di luar kategori tersebut, aktivitas perniagaan minuman beralkohol dipastikan menyalahi aturan.
”Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui aturan yang berlaku. Sebab, dalam Perda sudah diatur tempat-tempat yang boleh menjual minuman beralkohol, seperti hotel dan restoran bintang tiga ke atas. Sementara di luar ketentuan itu tidak diperbolehkan,” ujar Samri.
Di sisi lain, Legislator tersebut juga mewanti-wanti adanya potensi pengabaian aturan secara sengaja oleh oknum pengusaha demi meraup keuntungan finansial yang menggiurkan. Tanpa adanya kontrol rutin, tindakan penyitaan semata diyakini sulit memunculkan efek jera yang efektif.
Berdasarkan pengalaman di lapangan, tidak sedikit pelaku yang nekat kembali berdagang secara ilegal pasca-operasi penertiban usai. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh bersifat musiman atau sekadar formalitas seremonial semata.
”Kalau keuntungan yang didapat cukup besar, bisa saja pelaku tetap mengulangi perbuatannya. Hari ini barangnya disita, tetapi setelah itu kembali melakukan aktivitas yang sama. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan sesekali,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Samri mendesak agar Satpol PP Samarinda terus menjaga konsistensi di lapangan guna memastikan penegakan Perda berjalan secara berkesinambungan demi menekan angka pelanggaran di masa mendatang. (San/Adv)
