Infonusa.co, Samarinda – Berbagai persoalan hubungan industrial, mulai dari kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak hingga hak pesangon yang belum dilunasi, masih marak membayangi para pekerja di Kota Samarinda. Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti peliknya penyelesaian konflik ini akibat terbatasnya kewenangan pengawasan di tingkat kota.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menjelaskan bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan secara otomatis berada di bawah ranah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Disnaker Kaltim), bukan Disnaker Samarinda.
Akibat pembagian fungsi ini, buruh yang berkonflik sering kali terpaksa menempuh alur penyelesaian yang panjang sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004, mulai dari bipartit, mediasi, hingga bermuara ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
”Kasihan para buruh. Yang ironis, mereka harus mengeluarkan biaya dan waktu lagi hanya untuk memperjuangkan apa yang sebenarnya sudah menjadi hak dasar mereka,” kata Novan.
Kendati terbentur kewenangan struktur, Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Samarinda tidak akan tinggal diam. Pihaknya siap menjadi jembatan dan fasilitator komunikasi antara pekerja, manajemen perusahaan, serta Disnaker Kaltim agar perselisihan menemukan titik terang.
Novan pun mewanti-wanti seluruh perusahaan di Kota Samarinda agar taat regulasi dan menghentikan praktik penahanan ijazah karyawan sebagai jaminan kerja.
”Perusahaan wajib memberikan perlindungan dan kejelasan status kerja sesuai aturan. Hubungan industrial yang harmonis hanya bisa terwujud jika hak-hak pekerja dipenuhi tanpa ada yang dirugikan,” pungkasnya. (San/Adv)
