Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor usaha berskala besar. Ia menilai perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam Kaltim memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi untuk berkontribusi lebih besar bagi pembangunan.
Guntur menyoroti penggunaan fasilitas publik oleh perusahaan besar, seperti jalan raya yang dilalui alat berat dan truk pengangkut bahan bakar. Menurutnya, dampak infrastruktur akibat aktivitas tersebut harus diimbangi dengan kontribusi nyata dari pelaku usaha.
“Perusahaan yang mengambil hasil alam dari Kaltim tentu harus ikut memberikan manfaat bagi daerah. Mereka menggunakan jalan dengan kendaraan berat dan membawa BBM dalam jumlah besar. Dampak terhadap infrastruktur juga harus menjadi pertimbangan dalam menggali sumber PAD,” kata Guntur.
Ia menegaskan agar pemerintah tidak menambah beban pungutan kepada masyarakat di tengah kondisi daya beli yang sedang tertekan. Guntur berharap pemerintah lebih jeli dalam memilah objek penerimaan baru dengan fokus pada perusahaan-perusahaan besar.
“Jangan sampai upaya mencari PAD justru menyasar masyarakat. Kondisi daya beli mereka sekarang sedang tidak baik-baik saja, sehingga pemerintah harus mencari sumber penerimaan lain yang lebih tepat,” ujarnya.
Selain sektor pertambangan, Guntur turut mengusulkan kajian potensi pendapatan dari aktivitas komersial Ship to Ship (STS) di Muara Berau. Ia menilai setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan di wilayah Kaltim layak memberikan kontribusi bagi kas daerah.
“STS di Muara Berau juga bisa dilihat sebagai salah satu peluang. Kalau kegiatan itu bersifat komersial dan menghasilkan keuntungan, tentu perlu dikaji bagaimana kontribusinya terhadap PAD Kaltim,” tuturnya.
Lebih lanjut, Guntur meminta pemerintah lebih selektif terhadap wacana pajak sektor perkebunan sawit karena berpotensi berdampak pada masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa industri sawit di daerah tidak hanya melibatkan korporasi besar, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi bagi banyak keluarga.
Terkait aktivitas pengerukan SDA yang masif di Kabupaten Kutai Kartanegara, ia menekankan bahwa besarnya potensi eksploitasi harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima daerah. Ia menolak jika kekayaan alam terus dikeruk sementara kerusakan infrastruktur harus ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Jangan sampai sumber daya alam kita terus diambil, sementara daerah justru harus menanggung kerusakan jalan dan dampak aktivitasnya. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam mencari sumber PAD baru,” tukasnya. (Adv/Ngl)
