Infonusa.co, Samarinda – Keterbatasan ruang fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak dapat merenovasi seluruh fasilitas pendidikan yang rusak secara serentak. DPRD Kota Samarinda mendesak agar alokasi pembiayaan perbaikan sekolah benar-benar disalurkan secara selektif berbasis skala prioritas dan tingkat kerusakan fisik di lapangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan peninjauan lapangan, masih terdapat sejumlah bangunan SD dan SMP di pelbagai kecamatan yang kondisinya memprihatinkan serta berpotensi mengganggu keamanan proses belajar mengajar.
”Dari peninjauan lapangan, kami masih menemukan sekolah dasar dan SMP yang kondisinya mendesak direhabilitasi. Seluruh catatan ini kami usulkan ke pemerintah, namun tidak mungkin dikerjakan sekaligus dengan kondisi anggaran saat ini. Jadi usulan yang ada harus disaring ketat untuk menentukan mana yang paling darurat,” ujar Sri Puji.
Sri Puji menjelaskan bahwa sumber pembiayaan rehab dapat dikombinasikan dari APBD daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, maupun sumber anggaran sah lainnya. Kendati demikian, efisiensi anggaran yang membayangi daerah menuntut Pemkot Samarinda untuk lebih terukur dalam menentukan target sekolah penerima manfaat.
Salah satu sarana pendidikan yang menjadi sorotan utama Komisi IV adalah SMPN 24 Samarinda. Rencana perbaikan sekolah tersebut sejatinya telah dibahas untuk dieksekusi pada 2026, namun hingga kini proses lelang proyek belum kunjung berjalan di lapangan.
”Informasi yang kami terima sebenarnya sudah ada sinyal positif. Tapi karena sampai sekarang belum masuk tahap lelang, kami belum bisa memastikan kapan pengerjaan fisiknya dimulai. Komisi IV akan terus mengawal usulan ini agar keterbatasan fiskal tidak mengorbankan kenyamanan dan keselamatan para siswa,” pungkasnya. (San/Adv)
