Infonusa.co, Samarinda – Penyelesaian legalitas tanah untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka masih menyisakan tunggakan administrasi. Komisi I DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui BPKAD dan Dinas PUPR untuk meluncurkan penuntasan pencatatan aset tanah hibah milik 10 warga serta pelunasan sisa ganti rugi.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menyampaikan desakan tersebut usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPKAD dan Bidang Bina Marga Dinas PUPR di Gedung DPRD Samarinda.
“Penggunaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, harus disertai dengan administratif yang jelas,” tegasnya.
Ronald menyoroti 10 warga yang telah berbaik hati menghibahkan lahannya demi fasilitas publik, namun dokumen resminya belum tuntas dicatat sebagai aset daerah oleh BPKAD.
”Kebaikan warga yang menghibahkan tanah harus direspons cepat dengan penuntasan administrasi dan pencatatan aset yang sah. Jangan sampai niat baik warga menyisakan masalah hukum di kemudian hari,” tegas Ronald.
Selain status hibah, Komisi I menaruh atensi pada pembebasan lahan dengan skema ganti rugi yang bernilai total Rp500 juta. Saat ini kontraktor baru membayarkan Rp200 juta kepada pemilik lahan, sementara sisa Rp300 juta masih tertahan karena pembayaran termin proyek dari Pemkot Samarinda yang belum cair penuh ke kontraktor.
Ronald mendesak Pemkot Samarinda untuk mempercepat pencairan tagihan proyek tersebut agar pihak kontraktor dapat melunasi sisa hak ganti rugi warga secara utuh. (San/Adv)
