Ketua Pansus LKPJ Gubernur Sebut 20 Persen APBD Kaltim untuk Pendidikan Belum Dikelola Secara Maksimal

- Jurnalis

Kamis, 25 Mei 2023 - 16:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Pansus LKPJ Gubernur, Sutomo Jabir. (Foto: UpdateNusantara.id/ARF)

Ketua Pansus LKPJ Gubernur, Sutomo Jabir. (Foto: UpdateNusantara.id/ARF)

Infonusa, Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timut (Kaltim), Sutomo Jabir mengatakan bahwa anggaran 20 persen yang dialokasikan untuk pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim belum dikelola secara maksimal.

Sejauh ini menurut Jabir yang juga merupakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur itu, selama masa kerja, Pansus telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkait realisasi anggaran yang belum mencapai kata maksimal sebab berdasarkan temuan di lapangan masih ada pembangunan sarana infrastruktur yang belum merata.

“Ini kan porsi 20 persen wajib menurut regulasi dan kita berharap anggarannya ini kemudian bisa maksimal diberikan,” tutur Jabir, saat diwawancarai awak media, Kamis (25/5/2023).

Ia mencontohkan dari sektor beasiswa yang juga masih kurang merata terutama pada sekolah yang berada di daerah pinggiran atau pedalaman karena minimnya akses informasi.

“Belum lagi sapras sekolah, banyak kegiatan yang dilakukan belum merata seperti digitalisasi,” sambungnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, alokasi anggaran 20 persen dari APBD Kaltim merupakan nilai yang begitu banyak untuk pengembangan pendidikan di Benua Etam, akan tetapi melihat dari kondisi nyata perkembangan itu belum terlihat jelas baginya.

“Menurut saya belum maksimal meski sudah dianggarkan sangat banyak tapi pengaruhnya belum kelihatan,” tutupnya. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen
DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak
Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan
DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim
Data Aset Pemkot Samarinda Masih Misterius, DPRD: Jangan Sampai Baru Ribut Pas Ada Sengketa Tanah!
Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta
Parkir Pembeli Meluber ke Jalan Juanda, DPRD Samarinda Ingatkan Pengusaha Wajib Siapkan Lahan Parkir
Godok Raperda TBC dan HIV/AIDS, DPRD Samarinda Siapkan Aturan untuk Libatkan Warga secara Masif
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:58 WIB

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:57 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:55 WIB

Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:53 WIB

DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:49 WIB

Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta

Berita Terbaru