Ketua DPRD PPU Soroti Arah Pembangunan Pelabuhan Buluminung: “Fasilitas Megah Tak Ada Artinya Tanpa Pasar”

- Jurnalis

Senin, 4 Agustus 2025 - 07:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin,

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin,

Infonusa.co, PPU Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyoroti langkah pemerintah daerah yang gencar melakukan digitalisasi sistem retribusi di Pelabuhan Buluminung. Ia menilai, kemajuan teknologi dan infrastruktur yang dibangun tidak akan memberi dampak berarti jika pelabuhan tersebut belum memiliki pasar dan pengguna jasa yang jelas.

“Yang jadi masalah bukan pelabuhannya, tapi pasarnya. Siapa yang pakai?” tegas Raup dengan nada serius usai menghadiri peluncuran sistem retribusi digital, Senin (4/8/2025).

Menurutnya, hingga kini Pelabuhan Buluminung belum mampu menarik minat pelaku usaha logistik maupun perdagangan. Meskipun fasilitas pelabuhan sudah tersedia, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut dinilai masih jauh dari optimal.

“Distribusi barang, sembako, atau bahan material masih banyak bergantung ke Balikpapan. Karena di PPU sendiri belum terbentuk pasar yang mendukung,” ungkap Raup saat ditemui Selasa (5/8/2025).

Ia membandingkan kondisi Pelabuhan Buluminung dengan dua pelabuhan besar di Balikpapan, Semayang dan Kariangau, yang dinilainya telah memiliki ekosistem logistik mapan mulai dari pergudangan, jaringan transportasi, hingga distribusi yang luas.

“Kalau bicara efisiensi, para pelaku usaha pasti lebih memilih Semayang atau Kariangau. Di sana jaringan sudah kuat, pasarnya luas, dan dukungan logistiknya lengkap. Sementara kita di PPU cakupannya masih terbatas,” jelasnya.

Selain itu, Raup juga mengkhawatirkan tingginya biaya operasional Pelabuhan Buluminung yang berpotensi menjadi beban fiskal jika tidak diimbangi dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Ia menegaskan perlunya strategi konkret dari pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pasar dan menggandeng pelaku usaha dari luar daerah.

“Selama hanya mengandalkan PPU, pelabuhan ini tidak akan mencapai potensi maksimalnya. Harus ada intervensi strategis, bukan hanya pembangunan fisik tapi juga penguatan pasarnya,” ujarnya.

Lebih jauh, Raup mendesak agar pembangunan pelabuhan tidak semata berorientasi pada fisik infrastruktur. Menurutnya, fokus utama harus diarahkan pada penciptaan peluang pasar dan konektivitas ekonomi yang lebih luas agar Pelabuhan Buluminung benar-benar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bangun pelabuhan, oke. Tapi bangun juga pasarnya. Karena kalau enggak ada pengguna, ya percuma. PAD tidak akan naik hanya dengan dermaga yang megah,” pungkasnya.(aw/adv/dprd/ppu)

Berita Terkait

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen
DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak
Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan
DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim
Data Aset Pemkot Samarinda Masih Misterius, DPRD: Jangan Sampai Baru Ribut Pas Ada Sengketa Tanah!
Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta
Parkir Pembeli Meluber ke Jalan Juanda, DPRD Samarinda Ingatkan Pengusaha Wajib Siapkan Lahan Parkir
Godok Raperda TBC dan HIV/AIDS, DPRD Samarinda Siapkan Aturan untuk Libatkan Warga secara Masif
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:58 WIB

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:57 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:55 WIB

Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:53 WIB

DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:49 WIB

Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta

Berita Terbaru