Infonusa.co, Samarinda – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, menyampaikan kritik tajam terhadap penempatan proyek Sekolah Rakyat yang saat ini lebih banyak dibangun di kawasan perkotaan.
Menurutnya, program yang seharusnya menyasar masyarakat prasejahtera justru mulai melenceng dari tujuan awal.
Ia menilai, pembangunan Sekolah Rakyat di kota-kota besar seperti Samarinda, Tenggarong, Penajam, dan Tanjung Redeb tidak merepresentasikan semangat pemerataan pendidikan.
“Kalau konsep awalnya untuk menjangkau mereka yang kesulitan mengakses sekolah, kenapa malah dibangun di pusat kota yang sudah penuh fasilitas?” kritiknya.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin menegaskan perlunya pedoman teknis yang tegas dan transparan dalam menentukan lokasi pembangunan sekolah. Tanpa itu, ia khawatir Sekolah Rakyat hanya menjadi proyek simbolis tanpa dampak nyata bagi warga di pelosok.
Ia juga menyoroti minimnya peran legislatif dalam penyusunan kebijakan teknis program tersebut. Menurutnya, pelibatan DPRD sangat penting agar kebijakan benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Kami tidak menolak gagasan pusat. Tapi daerah harus diberi ruang untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi lokal,” tegas politisi asal Kutai Kartanegara itu.
Baharuddin bahkan mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan petunjuk teknis yang mencakup indikator kebutuhan wilayah, agar proyek ini tidak terjebak pada pendekatan administratif semata.
Ia mengingatkan bahwa nama “Sekolah Rakyat” bukan sekadar label. “Jangan sampai sekolah ini hanya ganti nama dari sekolah formal biasa. Harus hadir di tempat yang betul-betul kekurangan akses pendidikan,” ucapnya.
Dengan kritik ini, Baharuddin berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program dapat kembali ke semangat awalnya, menyediakan akses pendidikan merata untuk masyarakat tertinggal, bukan sekadar membangun di tempat yang sudah nyaman.
(San/Adv/DPRDKaltim)
