Infonusa.co, Tenggarong – Persoalan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Kutai Kartanegara. Anggota DPRD Kukar, Taufik Ridianur, menyoroti kondisi ruas jalan yang kerap terputus akibat banjir maupun kondisi tanah yang tidak stabil.
Menurutnya, kondisi geografis Dapil VI berbeda dengan wilayah perkotaan seperti Tenggarong. Jalan yang dibangun di kawasan pedalaman sebagian besar masih berupa urukan tanah. Hal ini membuatnya sangat rentan ketika musim hujan tiba dan aliran air dari hulu meluap.
“Jalan kita itu memang urukan. Kalau di Dapil VI, kondisinya berbeda dengan kawan-kawan di Dapil I Tenggarong. Kalau di sana banjir bisa sampai berbulan-bulan, satu sampai tiga bulan. Tapi di wilayah sini (Tenggarong) banjir hanya satu sampai dua hari sudah surut,” jelas Taufik.
Ia menambahkan, akibat perbedaan elevasi jalan di beberapa titik, banjir dari daerah hulu sering kali mengakibatkan akses warga lumpuh total. Kondisi ini tentu berdampak pada aktivitas perekonomian, distribusi barang kebutuhan pokok, hingga pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
“Ketika banjir di hulu datang, ada beberapa titik yang memang tidak bisa dilewati. Dampaknya besar sekali, warga kesulitan mengakses pasar, sekolah, hingga layanan kesehatan. Bahkan kendaraan logistik pun terhambat. Ini menjadi masalah klasik yang harus segera dituntaskan,” ungkapnya.
Meski demikian, Taufik mengapresiasi adanya pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Ia berharap program peningkatan jalan di Dapil VI tidak terhenti di tengah jalan.
“Pembangunan memang sudah bertahap. Tapi yang perlu dijaga, jangan sampai tahun 2025 ini dianggarkan, lalu tahun 2026 tidak dilanjutkan. Kalau terhenti, hasilnya tidak akan maksimal. Kita dorong agar pemerintah daerah konsisten menyelesaikan program infrastruktur sampai tuntas,” tegasnya.
Politisi PDIP ini juga menyinggung soal keterbatasan anggaran daerah yang sering menjadi kendala utama.
Namun ia tetap optimis, dengan meningkatnya pendapatan daerah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan, pemerintah dapat memperbesar alokasi anggaran untuk pembangunan jalan di wilayah pedalaman.
“Harapan kita, APBD Kukar bisa semakin besar ke depannya. Kalau anggaran cukup, tentu jalan-jalan di pedalaman bisa diprioritaskan perbaikannya. Masyarakat di Dapil VI sangat membutuhkan jalan yang layak agar mobilitas tidak terganggu lagi,” tutupnya. (Adv)
