Infonusa.co, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai provinsi yang menyandang gelar Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan proyek infrastruktur yang begitu megahnya, menjadi sorotan seluruh masyarakat.
Namun, hal itu tak cukup membuat masyarakat Kaltim puas, khususnya warga Desa Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, dan Kesandaran yang berada pada wilayahSangkulirang Seberang, Kutai Timur (Kutim) yang masih hidup dengan kurangnya penerangan serta jalan yang tak layak hingga air bersih.
Dengan melihat hal tersebut, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Agusriansyah Ridwan, menyebut ketimpangan itu sebagai bentuk tidak adanya pemerataan infrastruktur. Menurutnya, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi di provinsi yang kaya sumber daya seperti Kaltim.
“Kita bicara tentang provinsi yang menyuplai energi nasional, tapi masih ada warganya yang tidak merasakan listrik. Ini ironi yang menyakitkan,” ujarnya.
Dirinya mengingatkan bahwa sejumlah janji politik untuk wilayah tersebut telah disampaikan sejak lama, mulai dari kampanye gubernur hingga anggota DPR RI. Namun hingga hari ini, belum ada realisasi nyata yang dirasakan masyarakat.
“Waktu kampanye, mereka janji jalan dan listrik untuk Sangkulirang Seberang. Tapi sekarang, jangankan jalan mulus, lampu saja tidak ada. Masyarakat kembali bersuara karena merasa ditinggalkan,” ungkapnya.
Agusriansyah juga menegaskan bahwa wilayah ini bukan daerah terpencil. Terletak di kawasan pesisir, seharusnya akses logistik dan pembangunan bisa dijangkau dengan lebih mudah. Namun faktanya, kondisi jalan rusak berat dan belum ada jaringan listrik yang masuk secara permanen.
“Kalau bicara soal keterjangkauan, wilayah ini dekat dengan aktivitas industri. Tapi kenapa warganya tidak menikmati pembangunan? Ini bukan cuma soal fasilitas, tapi soal keadilan dan hak dasar sebagai warga negara,” jelas Agusriansyah.
Dirinya mengapresiasi langkah awal yang sudah dilakukan Pemkab Kutim dan PLN melalui survei lapangan, namun mengingatkan bahwa keberhasilan elektrifikasi sangat tergantung pada komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dan dukungan dari Kementerian ESDM.
“Saya sudah komunikasi dengan Bagian SDA Kutim, survei sudah berjalan. Tinggal bagaimana pemprov berani memperjuangkan anggarannya ke pusat. Jangan sampai ini hanya jadi catatan rapat tanpa hasil di lapangan,” ihwalnya.
Legislator Kaltim tersebut berjanji akan terus mengawal persoalan ini. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kawasan elit atau pusat ibu kota, tetapi juga harus menjangkau desa-desa yang selama ini tertinggal.
“Jangan biarkan mereka hanya jadi korban janji politik lima tahunan. Pembangunan harus merata, dari pinggiran ke pusat, bukan sebaliknya,” pungkas Agusriansyah. (San/Adv/DPRDKaltim)
