Infonusa.co, Samarinda – Wilayah pesisir di Kalimantan Timur (Kaltim) terlihat sangat timpang jika dibandingkan dengan infrastruktur di perkotaan. Hal itu menimbulkan kekhwatiran dan ketidaknyamanan dari masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Nurhadi Saputra mendesak Pemprov Kaltim untuk segera melakukan proyek strategis untuk pembangunan di pesisir Kutai Timur (Kutim) dalam hal kelautan dan energi.
Nurhadi menyampaikan perlunya pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta sebagai bentuk keadilan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.
Menurutnya, sektor laut saat ini tengah sangat memadai dalam menopang keberlangsungan ekonomi di Kutim. Akan tetapi, Nelayan masih belum merasakan dampak yang nyata akibat Infrastruktur yang tidak memadai.
“Sudah saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat pesisir. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi soal keadilan ekonomi,” tegas Nurhadi.
Pelabuhan tersebut, lanjutnya, akan menjadi pusat distribusi dan hilirisasi hasil tangkapan laut, serta berpotensi membuka lapangan kerja dan mendongkrak aktivitas usaha kecil di kawasan tersebut.
Tak hanya itu, Nurhadi juga menyoroti krisis akses bahan bakar yang kerap terjadi di Sangatta dan Sangkulirang. Ia menilai ketersediaan energi yang tidak stabil telah menghambat produktivitas masyarakat, terutama nelayan yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk melaut.
“Kelangkaan BBM menjadi keluhan rutin nelayan. Ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap sektor kelautan belum sepenuhnya konkret. Maka, kami minta pembangunan SPBU khusus di wilayah tersebut jadi prioritas,” ungkapmya.
“Pesisir tidak boleh terus jadi wilayah yang tertinggal. Kalau ingin bicara ketahanan pangan dan energi, maka perhatian terhadap Kutim harus ditingkatkan,” tambah Nurhadi sekaligus menutup pernyataannya. (San/Adv/DPRDKaltim)
